Wartatrans.com, JAKARTA – Perkembangan pembangunan di Papua dalam beberapa tahun terakhir mendapat apresiasi dari penggiat demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), Erik Fitriadi. Menurutnya, berbagai program pemerintah yang
menyentuh sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga konektivitas wilayah telah membawa perubahan positif bagi masyarakat Papua.
Pandangan tersebut disampaikan Erik saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik Merah Putih Strategic Institute (MPSI) bertajuk “Perlindungan Warga Sipil, Stigmatisasi Konflik, dan Tantangan Pembangunan Papua” yang digelar di Graha MPSI, Jakarta Timur, Jumat (12/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Erik menilai pembangunan yang berlangsung di Papua menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pemerataan kesejahteraan di kawasan timur Indonesia. Berbagai fasilitas publik yang terus dibangun dinilai telah membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar yang lebih baik.
“Perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik menjadi langkah penting dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.
Meski demikian, Erik menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari pembangunan fisik. Ia menilai aspek sosial harus menjadi perhatian utama agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
Menurutnya, rasa aman, perlindungan warga sipil, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap negara merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan.
“Pembangunan akan semakin kuat apabila masyarakat merasa dilibatkan, dihargai, dan memiliki kepercayaan terhadap proses yang sedang berjalan,” kata Erik.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat Papua, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga kelompok perempuan. Keterlibatan berbagai pihak dinilai dapat memastikan kebijakan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Selain itu, Erik mengingatkan agar seluruh pihak menghindari stigma negatif terhadap Papua maupun masyarakatnya. Menurutnya, pelabelan yang tidak tepat justru dapat menghambat upaya membangun suasana yang kondusif dan harmonis.
“Mayoritas masyarakat Papua menginginkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Karena itu, pendekatan yang mengedepankan penghormatan, komunikasi, dan kebersamaan perlu terus diperkuat,” ujarnya.
Erik optimistis Papua memiliki peluang besar menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur. Potensi sumber daya alam, budaya, serta generasi mudanya dinilai menjadi modal penting untuk mendorong kemajuan daerah tersebut.
Ia berharap pembangunan yang terus berjalan dapat diiringi dengan penguatan perlindungan warga sipil dan peningkatan kepercayaan publik sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
“Pada akhirnya, pembangunan Papua bukan hanya tentang menghadirkan infrastruktur, tetapi juga membangun harapan, rasa aman, dan kualitas hidup masyarakat. Jika pembangunan fisik dan sosial berjalan beriringan, fondasi kemajuan Papua akan semakin kokoh,” pungkasnya.*** (Byl)
