Wartatrans.com, BOGOR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., menggelar kegiatan Pendidikan Politik Kewarganegaraan di Bumi Perkemahan Lembah Mahoni, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bogor. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam kehidupan demokrasi.
Dalam sambutannya, H. Fikri menjelaskan bahwa pendidikan politik kewarganegaraan merupakan proses pembelajaran yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Jawa Barat untuk membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat agar memahami hak serta kewajibannya sebagai warga negara secara sadar, kritis, dan bertanggung jawab.
Ia berharap para peserta tidak hanya memahami politik sebatas proses pemilihan umum, tetapi juga mengenali peran dan tanggung jawab warga negara dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan.
Menurutnya, terdapat sejumlah aspek penting yang perlu dipahami masyarakat melalui pendidikan politik kewarganegaraan. Aspek tersebut meliputi penguatan kesadaran politik, pemahaman terhadap hak dan kewajiban warga negara, peningkatan literasi politik, serta kemampuan menyampaikan aspirasi secara konstitusional.
Selain itu, pendidikan politik berperan penting dalam membentuk masyarakat yang kritis terhadap informasi, mampu membedakan fakta dan berita bohong (hoaks), serta memiliki kesadaran untuk menolak praktik politik uang dan berbagai bentuk penyimpangan dalam demokrasi.
Politisi PKS dari Kabupaten Bogor tersebut juga memaparkan tiga kompetensi utama yang menjadi fondasi pendidikan kewarganegaraan, yakni civic knowledge (pengetahuan kewargaan), civic skills (keterampilan kewargaan), dan civic dispositions (karakter kewargaan).
Ketiga kompetensi tersebut mencakup pemahaman terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki keterampilan untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi dan mengawasi jalannya pemerintahan, serta membangun karakter yang menjunjung tinggi integritas, toleransi, tanggung jawab, dan nilai-nilai demokrasi.
Partisipasi sekitar 300 peserta dari berbagai kecamatan menunjukkan tingginya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan edukasi politik di Kabupaten Bogor. Melalui forum semacam ini, diharapkan tumbuh kesadaran bahwa demokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara negara dan lembaga politik, melainkan juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
Melalui kegiatan Pendidikan Politik Kewarganegaraan ini, H. Fikri berharap masyarakat semakin memiliki wawasan kebangsaan, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*** (Dull)
