Wartatrans.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan konsisten melakukan pengawasan terhadap layanan bus antarkota (AKAP dan AKDP) di 115 Terminal Tipe A seluruh Indonesia.
Berdasarkan data hasil rekapitulasi pengawasan periode 1 Januari s/d 30 Oktober 2026, pelanggaran penyimpangan trayek masih mendominasi.
Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan menjelaskan, dari 3.158.517 kali perjalanan kendaraan berangkat di terminal tipe A, terdapat 1.760.258 kali perjalanan (55,73%) terindikasi melakukan pelanggaran dan 1.398.259 kali perjalanan (44,27%) tidak melanggar.
Sedangkan dari 3.283.247 kali perjalanan kendaraan yang datang di terminal tipe A, sebanyak 1.818.204 kali perjalanan (55,38%) terindikasi melakukan pelanggaran serta sebanyak 1.465.043 kali perjalanan (44,62%) memenuhi persyaratan administratif dan teknis laik jalan.
“Masih terdapat lebih dari 1,7 juta kali perjalanan keberangkatan yang terindikasi melakukan pelanggaran dan pelanggaran terbanyak yakni penyimpangan trayek sebanyak 1.066.441 kali. Sementara ada lebih dari 1,8 juta kali perjalanan bus yang datang di terminal tipe A juga melakukan pelanggaran, dengan jumlah pelanggaran penyimpangan trayek mencapai 1.073.361 kali melanggar,” jelas Aan di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Aan juga mengungkap, petugas menemukan jenis pelanggaran lainnya selain penyimpangan trayek, yaitu pelanggaran masa berlaku kartu izin penyelenggaraan angkutan atau kartu pengawasan (KPS) serta pelanggaran masa berlaku uji berkala (BLUe/KIR).
Pada kendaraan yang berangkat, tercatat 450.934 kali pelanggaran masa berlaku dokumen uji berkala (BLUe/KIR) yang kedaluwarsa, dan 768.132 kali pelanggaran masa berlaku KPS yang sudah kedaluwarsa.
Kemudian pada kendaraan yang datang, ada 497.558 kali pelanggaran masa berlaku uji berkala (BLUe) yang kedaluwarsa, serta 827.984 kali pelanggaran masa berlaku KPS yang sudah tidak aktif.
“Hasil pengawasan yang rutin kami lakukan ini tidak hanya untuk mendeteksi adanya pelanggaran tetapi juga sebagai justifikasi kami untuk mengevaluasi dan mendorong operator atau PO-PO tersebut supaya lebih tertib untuk menjamin keselamatan pelayanan. Kami ingin para operator betul-betul menerapkan prinsip layanan angkutan yang berkeselamatan,” katanya.
Dia mengimbau seluruh operator bus untuk memastikan setiap kendaraan yang beroperasi mematuhi trayek yang telah ditetapkan.
Selain itu, para operator juga wajib memenuhi persyaratan administratif maupun teknis laik jalan, serta memastikan pengemudi dan awak kendaraan dalam kondisi yang prima.
Ia menilai kepatuhan terhadap trayek dan kelengkapan administrasi kendaraan merupakan bagian penting dalam memastikan layanan angkutan umum berjalan sesuai ketentuan.
Hal tersebut untuk menjamin keselamatan bagi masyarakat sebagai penumpang ataupun pengguna jalan lainnya.
“Ke depannya kami akan terus memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Terminal Online System (TOS) untuk memperkuat pengawasan dan melakukan evaluasi kepatuhan operator bus. Harapannya, dengan upaya ini dapat mendorong peningkatan kepatuhan sekaligus menjaga kualitas layanan angkutan umum yang berkeselamatan untuk masyarakat,” pungkasnya. (omy)
