Wartatrans.com, JAKARTA – Mengantisipasi kepadatan mobilitas masyarakat di masa libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), begini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyusun langkah strategi untuk mengatur perjalanan masyarakat.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan saat memberikan sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta Persiapan Penyelenggaraan Masa Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 menyatakan, koordinasi dan komunikasi menjadi kunci pengaturan mobilitas di lapangan.
“Puncak arus pergerakan orang pra Natal diprediksi jatuh pada 23-24 Desember 2026, sementara pascanatal diprediksi pada 27-28 Desember 2026,” jelas Dirjen Aan, Selasa (27/10/2026).
Untuk puncak pergerakan pra Tahun Baru 2027 diprediksi pada 30-31 Desember 2026 dan pasca Tahun Baru diprediksi 3-4 Januari 2027.
“Di sektor perhubungan darat, kita akan memastikan kesiapan angkutan orang dengan dilakukan rampcheck di antaranya bus AKAP dan pariwisata. Akan dilakukan pemeriksaan pengemudi, kesiapan terminal, pemetaan titik rawan kecelakaan dan titik rawan kemacetan, serta pengawasan kendaraan angkutan barang, mulai November,” urainya.
Selain itu juga koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan seperti TNI dan Korlantas Polri, Kementerian PU, BMKG, pengelola jalan tol, pemerintah daerah, dan yang lainnya.
“Di samping itu, kita perlu mengantisipasi lonjakan mobilitas yang berpotensi meningkatkan kepadatan pada ruas jalan utama, kawasan industri, terminal, stasiun, pelabuhan dan bandara. Harus dilakukan pemetaan titik rawan dan skema pengalihan arus dengan keselamatan menjadi prioritas utama,” kata dia.
Dirjen Aan mengimbau seluruh operator untuk wajib mengoperasikan kendaraan atau armada yang laik operasional, mematuhi kapasitas angkut, melakukan inspeksi keselamatan secara konsisten dan menyediakan fasilitas atau alat keselamatan yang memadai.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas Jalan Rudi Irawan memaparkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi darat di antaranya 115 Terminal Tipe A, 32.398 armada bus, serta 51 unit UPPKB yang direncanakan akan difungsionalkan sebagai rest area.
“Untuk kegiatan inspeksi keselamatan pada armada bus rencana dilakukan 10 November 2026 hingga 3 Januari 2027 dengan target sekitar 23 ribu kendaraan,” ungkap Rudi.
Pihaknya juga menyebut, libur Nataru, akan kembali dilaksanakan program Mudik Gratis dengan 10 kota tujuan ke wilayah Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Adapun kuota yang dibuka sekitar 2.882 penumpang.
“Personel pengamanan dan perangkat pendukung juga disiapkan sebanyak 12.558 personil yang tersebar di wilayah kantor pusat, KSOPP Danau Toba, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), serta Terminal Tipe A Tirtonadi,” katanya.
Kegiatan Nataru ini juga didukung super apps MitraDarat yang akan menampilkan fitur peta tematik Nataru, memuat pelaksanaan rampcheck kendaraan, serta Dashboard yang akan ditayangkan di Posko pusat dengan integrasi data dari berbagai stakeholders.
Saat ini tengah dibahas konsep Surat Keputusan Bersama Pengaturan Lalu Lintas Jalan dan Penyeberangan yang di dalamnya juga memuat aturan mengenai pembatasan operasional angkutan barang.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, badan pengatur jalan tol, dan lain sebagainya untuk manajemen lalu lintas situasional dan diskresi. Kami berharap penyelenggaraan Nataru tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya di mana kepuasan masyarakat mencapai 87,43 persen,” pungkas Rudi. (omy)
