Penulis: Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat
Gaya hidup dan budaya mobilitas pejabat publik sering kali mencerminkan kualitas kepemimpinan serta kedekatan mereka dengan masyarakat.
Wartatrans.com, JAKARTA – Di berbagai negara Eropa, pemanfaatan transportasi publik oleh para pejabat bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan wujud nyata dari nilai-nilai kesetaraan dan efisiensi.
Di Eropa Utara, Barat, dan Skandinavia, kebiasaan pejabat publik menggunakan transportasi umum atau bersepeda ke tempat kerja merupakan hal yang lumrah.
Budaya ini didorong kesadaran lingkungan yang tinggi, sistem transportasi publik yang efisien, serta nilai-nilai egaliter masyarakat setempat.
Berbeda dengan pejabat di beberapa negara yang dikawal ketat, pejabat di Eropa umumnya berkomuter menggunakan transportasi umum tanpa pengawalan mencolok.
Di dalam bus, trem, atau kereta, mereka biasa duduk berdampingan dengan warga sambil membaca berkas kerja atau menyapa masyarakat.
Di Jerman dan Belanda, anggota parlemen diberi kartu berlangganan transportasi umum untuk memprioritaskan perjalanan dengan kereta ketimbang mobil dinas atau penerbangan domestik.
Sementara itu, pejabat di Belanda, Denmark, dan Swedia kerap memadukan sepeda dan kereta menuju kantor.
Perilaku ini mencerminkan beberapa aspek budaya politik dan sosial. Pertama, perilaku ini mencerminkan prinsip kesetaraan (egalitarianisme).
Pejabat di Swedia, Norwegia, Belanda, dan Denmark memandang diri mereka sebagai pelayan masyarakat.
Di Swedia, misalnya, sebagian besar anggota parlemen dan menteri tidak mendapat mobil dinas maupun pengawalan khusus, melainkan diberi kartu berlangganan tahunan transportasi umum.
Kedua, mengutamakan keselamatan komunal tanpa pengawalan ketat. Mayoritas menteri dan politisi berbaur langsung dengan warga di transportasi umum atau sepeda tanpa ajudan khusus, kecuali kepala pemerintahan yang membutuhkan protokol keamanan spesifik.
Ketiga, budaya ramah lingkungan dan efisiensi. Sebagian besar pejabat memanfaatkan transportasi umum atau sepeda untuk menghindari kemacetan dan mengurangi emisi karbon.
Dukungan infrastruktur yang baik di kota-kota seperti Amsterdam, Kopenhagen, dan Zurich membuat penggunaan bus atau kereta jauh lebih cepat daripada mobil pribadi.
Keempat, efisiensi anggaran publik. Penggunaan fasilitas negara diawasi ketat oleh publik dan media, sehingga penggunaan kendaraan dinas atau perjalanan mewah yang berlebihan dianggap sebagai pemborosan uang pajak.
Kelima, sarana menyerap aspirasi. Menggunakan bus atau kereta memberi pejabat kesempatan untuk tetap membumi, merasakan langsung fasilitas publik yang mereka kelola, serta mendengarkan masukan warga.
Kebiasaan pejabat
Gambaran mendalam mengenai kebijakan dan kebiasaan transportasi pejabat publik di Swedia, Belanda, dan Jerman.
Swedia: Prinsip Lagom dan Transparansi Ketat
Swedia adalah salah satu negara dengan budaya politik yang sangat egaliter.
Istilah lagom (cukup, tidak berlebihan) diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari pejabatnya.
Sebagian besar anggota parlemen (Riksdag) tidak mendapatkan mobil dinas pribadi atau pengawalan. Kebijakan resmi parlemen memberikan mereka kartu berlangganan bulanan/tahunan (SL-kort) untuk naik bus, trem, dan kereta komuter di Stockholm.
Mobil dinas beserta sopir umumnya hanya disediakan untuk Perdana Menteri dan dalam kondisi-kondisi khusus menteri luar negeri atau tamu negara atas alasan keamanan tinggi.
Para pejabat berangkat kerja berbaur dengan warga biasa tanpa pengawalan, membawa tas kerja sendiri, dan kerap menggunakan kereta antarkota jika ada perjalanan dinas di luar ibu kota.
Belanda: Budaya Sepeda dari Perdana Menteri hingga Menteri
Belanda terkenal dengan infrastruktur jalurnya yang sangat ramah pesepeda, dan budaya ini dipraktikkan langsung oleh pimpinan negaranya.
Mantan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, sangat terkenal karena kebiasaannya mengayuh sepeda sendiri menuju kantornya di Den Haag (Het Torentje), lengkap dengan apel sebagai camilan di jalan.
Pemerintah Belanda secara aktif mempromosikan gaya hidup sehat dan emisi rendah.
Pejabat publik diarahkan untuk mengutamakan transportasi aktif (sepeda) atau transportasi umum (kereta NS) untuk perjalanan dalam kota atau antar-kota yang terjangkau.
Pejabat yang bersepeda atau naik kereta api umumnya berjalan sendirian atau hanya ditemani pengamanan yang sangat tersembunyi (discreet), tanpa ada mobil pengawal (sirine/patwal) yang membelah jalan.
Jerman: Integrasi Kereta Api dan Isu Lingkungan
Sebagai negara industri otomotif raksasa, Jerman memiliki pendekatan yang sedikit berbeda namun tetap mendorong efisiensi transportasi publik.
Anggota Parlemen Jerman (Bundestag) mendapatkan fasilitas berupa BahnCard 100, yakni kartu akses bebas naik seluruh jaringan kereta api di Jerman (termasuk kereta cepat ICE).
Banyak pejabat memanfaatkan waktu perjalanan di gerbong kereta kelas satu untuk bekerja atau mempersiapkan rapat.
Meski menteri-menteri federal di Berlin difasilitasi mobil dinas (Dienstwagen) karena faktor protokol keamanan dan mobilitas antar-kementerian, pemerintah Jerman memberlakukan batas emisi karbon (CO2) yang sangat ketat untuk armada kendaraan pejabat publik.
Di dalam kota Berlin, banyak politisi dan wali kota yang memilih menggunakan S-Bahn (kereta komuter) atau U-Bahn (subway) untuk menghindari kemacetan saat jam sibuk.
Membumikan Kepemimpinan Publik
Tahun 2926, Majalah Internasional Time Out, menempatkan Jakarta di peringkat ke 15 sebagai kota dengan transportasi umum terbaik di dunia. Naik dari peringkat 17 tahun lalu.
Lebih dari 24 ribu warga kota-kota besar dunia disurvei dan 79,2 persen warga Jakarta mengakui puas dengan layanan transportasi umum.
Di Kota Jakarta, cakupan layanan transportasi umum telah menjangkau hingga 92,5 persen wilayahnya.
Seluruh kantor pemerintahan pusat pun telah terhubung dengan moda angkutan umum, setidaknya dengan hadirnya halte Transjakarta di sekitar kawasan kantor tersebut.
Guna menunjukkan kepedulian para pejabat sekaligus menguji keandalan sistem transportasi publik di ibu kota, tidak ada salahnya jika suatu saat diberlakukan kebijakan khusus.
Misalnya, saat rapat paripurna yang melibatkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Negara, seluruh pejabat yang hadir dilarang menggunakan kendaraan dinas dan diwajibkan memanfaatkan transportasi umum.
Langkah ini akan memberi mereka pengalaman langsung merasakan kenyamanan serta keandalan layanan angkutan umum yang ada di Jakarta.
Selain itu, para ASN di kementerian dan lembaga pusat di Jakarta dapat digilir untuk menggunakan transportasi umum ke tempat kerja seminggu sekali.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan ASN Pemprov DKI Jakarta yang telah diwajibkan menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.
Kebijakan semacam ini bukan sekadar simbolisme politik, melainkan langkah nyata untuk membumikan kepemimpinan.
Dengan merasakan langsung dinamika transportasi publik, para pejabat tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara transparan demi kesejahteraan masyarakat luas. (omy)
