Wartatrans.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Food and Agriculture Organization (FAO) mendorong penguatan kerja sama di sektor akuakultur dan perikanan budidaya sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketersediaan pangan bergizi sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Penguatan kolaborasi tersebut dibahas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Direktur Jenderal FAO Dr Qu Dongyu di sela pertemuan Committee on Fisheries (COFI) ke-37 di Roma, Italia.

Qu menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan komoditas perikanan dan hasil laut bernilai tinggi yang memiliki prospek di pasar internasional. Potensi tersebut dinilai semakin strategis mengingat Indonesia memiliki populasi lebih dari 280 juta jiwa dan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.
“Ketahanan pangan dan gizi di Indonesia bukan hanya isu nasional, tetapi juga bagian penting dari agenda global. Keberhasilan Indonesia akan menjadi kontribusi besar bagi dunia,” kata Qu dikutip Wartatrans.com di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurut Qu, kemajuan pembangunan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan prospek positif menuju visi pembangunan 2045. Indonesia juga dinilai berpeluang menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara apabila pembangunan dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan.
Dalam konteks sektor kelautan dan perikanan, Qu mendorong Indonesia mempercepat pengembangan akuakultur berkelanjutan.
Budidaya perikanan dinilai dapat menjadi alternatif sumber pendapatan yang lebih stabil bagi masyarakat dibandingkan ketergantungan sepenuhnya pada aktivitas penangkapan ikan di alam.
Selain meningkatkan produksi pangan dan ketersediaan protein hewani, pengembangan akuakultur yang dikelola secara berkelanjutan juga dinilai dapat membantu mengurangi tekanan terhadap sumber daya ikan di laut.
Qu menyampaikan pengalaman sejumlah negara yang berhasil mengalihkan sebagian nelayan skala kecil ke sektor akuakultur. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kelembagaan, penerapan teknologi budidaya, serta pengembangan pola usaha berbasis kemitraan dan investasi bersama.
“Pendekatan tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam membangun sistem produksi perikanan yang lebih efisien, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Dirjen FAO juga memaparkan pengalaman internasional mengenai pemanfaatan instrumen kebijakan untuk meningkatkan kapasitas petani dan nelayan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pelatihan, pengendalian penyakit, pengembangan teknologi, serta peningkatan peran perempuan dan generasi muda.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen Indonesia untuk mempercepat transformasi sektor kelautan dan perikanan.
Transformasi tersebut diarahkan melalui penguatan perikanan budidaya, peningkatan produktivitas masyarakat pesisir, serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan.
Pembahasan Indonesia dan FAO juga mencakup pengelolaan sumber daya air yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan sistem pangan.
Kedua pihak sepakat melanjutkan penguatan kemitraan strategis untuk mendukung pembangunan sektor kelautan, perikanan, pangan, dan sumber daya air yang produktif, inklusif, serta berkelanjutan, baik untuk kepentingan Indonesia maupun dalam mendukung agenda pangan global.(fahmi)































