Wartatrans.com, JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan Rp265.811.982.546 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika.
Angka tersebut tercantum dalam dokumen program prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Hosting fee merupakan biaya komitmen yang dibayarkan untuk memeroleh hak penyelenggaraan MotoGP di suatu negara.
Biaya ini berbeda dari operasional balapan yang pada 2025 menjadi tanggung jawab Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), sementara hosting fee ditanggung APBN melalui Kemenpora.
Alokasi 2026 meningkat dari Rp138.650.667.633 pada 2025. Selisihnya Rp127,16 miliar atau sekitar 91,7 persen, tetapi angka itu menunjukkan kenaikan alokasi anggaran pembayaran, bukan bukti tarif kontrak hosting fee naik 91,7 persen.
Besarnya alokasi APBN tersebut relevan dibaca bersama dampak ekonomi penyelenggaraan MotoGP. ITDC menargetkan perputaran ekonomi MotoGP Mandalika 2026 mencapai lebih dari Rp5 triliun.
Direktur Operasi ITDC sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Reza Warokka, mengatakan pada Senin (14/9/2026), “Misalnya pada tahun 2024 mencapai Rp4,2 triliun dan Rp4,9 triliun pada 2025.”
Pada 2025, kajian Lembaga Ekonomi dan Manajemen Teknologi Industri (LETMI) Institut Teknologi Bandung (ITB) memperkirakan dampak ekonomi nasional MotoGP mencapai Rp4,96 triliun dengan 140.324 penonton.
Perputaran ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun yang sama berada di kisaran Rp2 triliun hingga Rp4 triliun.
Penjualan tiket MotoGP 2026 per 14 September mencapai 53 persen untuk kategori umum dan 91 persen untuk kuota pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NTB.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan Rp3,5 miliar untuk kesiapan medis MotoGP dengan 343 tenaga kesehatan.
“Dari tahun 2025 lalu ada komitmen ini. Bantuan dari Pemprov,” kata Asisten II Sekretariat Daerah NTB Faozal Senin (14/9/2026).
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB Asrul Sani mengatakan, “Kita menyiapkan 343 tenaga medis untuk di ring satu dan ring dua, yaitu Mandalika, Mataram, Senggigi.”
Target manfaat ekonomi juga diarahkan kepada masyarakat lokal. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, “Harapan kita MotoGP tahun ini menjadi penyelenggaraan yang lebih baik, dengan lebih banyak melibatkan masyarakat, volunteer lokal, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi.”
Rp265,8 miliar dan Rp4,96 triliun memiliki definisi berbeda sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai perbandingan langsung antara biaya dan keuntungan.
Dengan APBN menanggung hosting fee dan APBD juga mengalokasikan dana pendukung, pertanyaannya adalah bagaimana biaya publik tersebut dibentuk dan seberapa besar manfaat ekonominya mengalir ke masyarakat NTB. (Artha Tidar)
