Menu ✖

Mode Gelap
Putra Gara: Qanun Adat Gayo Penting untuk Menjaga Identitas dan Peradaban Gayo Kementerian Ekraf Bidik Desa Kesiman Kertalangu Jadi Pusat Kreativitas Film dan Gim Bali PJBW Pekan ke-102, Wartawan Sapa Masyarakat Cileungsi hingga Ciawi Lewat Aksi Berbagi Qanun Adat Gayo Gagal Dibahas, Pasak Opat Nenggeri Linge Duga Ada Upaya Pelemahan Masyarakat Adat Satgas P2BBL Gagalkan 8 Kali Penyelundupan 500 Ribu Benih Lobster, Nilainya Rp250 Miliar Perlintasan Liar Picu Insiden KA Siantar Ekspres, KAI Bakal Tempuh Jalur Hukum

EKOBIS

Jelang Pengumuman, Pembahasan UMK Jateng Banyak Deadlock

badge-check


 Jelang Pengumuman, Pembahasan UMK Jateng Banyak Deadlock Perbesar

Wartatrans.com, JAWA TENGAH — Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di sejumlah wilayah Jawa Tengah berakhir deadlock. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kenaikan UMK merupakan kewenangan Dewan Pengupah dan tidak perlu ada intervensi dari pemerintah provinsi.

“Tidak apa (deadlock). Tidak perlu dihimbau, karena itu sudah jadi kewenangan Dewan Pengupah,” ujar Luthfi saat diwawancarai di Hotel Alana, Karanganyar, Senin (22/12/2025).

Terkait Upah Minimum Provinsi (UMP), Luthfi menyebut prosesnya masih berjalan. “UMP juga belum ada keputusan, sampai Senin ini masih dirapatkan oleh Dewan Pengupah,” katanya.

Daerah Karanganyar, Pati dan Sragen pembahasan UMK 2026 mengalami kebuntuan. Di Karanganyar

rapat pembahasan UMK bahkan telah dilakukan maraton dua kali, yakni pada Jumat (19/12/2025) dan Minggu (21/12/2025). Selanjutnya putusan kenaikan UMK sepenuhnya diserahkan kepada Bupati Karanganyar, Rober Christanto.

“Hasilnya deadlock. Nantinya akan ditentukan langsung oleh Pak Bupati,” ujar Heru Joko Sulistiyono, PLT PLT Kepala Disdagperinaker Karanganyar.

Heru menjelaskan, rapat yang melibatkan serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah tersebut sempat melakukan simulasi perhitungan UMK 2026 sesuai Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta skema alfa 0,5–0,9 Dalam pembahasan itu tidak tercapai kesepakatan karena buruh menginginkan alfa 0,9, sementara Apindo meminta 0,5.

“Saat ini baru dikaji tim dengan pak Bupati. Baru nanti akan dilaporkan ke Kementerian baru diumumkan,” kata Heru.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan penetapan UMP, UMK, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 akan diumumkan serentak pada Rabu, 24 Desember 2025. Hal tersebut disampaikan Kepala Disnakertrans Jateng Ahmad Aziz, Senin (22/12/2025).

Aziz menegaskan, perhitungan upah menggunakan formula terbaru PP Pengupahan, yakni inflasi ditambah hasil pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa 0,5–0,9. “Penentuan alfa menjadi dinamika Dewan Pengupahan. Sedangkan berkenaan upah minimum sektoral, penetapan UMSP berada di ranah Dewan Pengupahan Provinsi, sementara UMSK di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan penentuan alfa harus memperhatikan prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja, sementara upah minimum sektoral hanya ditetapkan untuk sektor tertentu sesuai KBLI 5 digit dengan karakteristik dan risiko kerja yang berbeda. Pengumuman atas penetapan besaran UMP dan UMK 2026 harus sudah diumumkan paling lambat Rabu tanggal 24 Desember 2025.*** (Slamet Widodo)

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Putra Gara: Qanun Adat Gayo Penting untuk Menjaga Identitas dan Peradaban Gayo

21 November 2026 - 06:53 WIB

PJBW Pekan ke-102, Wartawan Sapa Masyarakat Cileungsi hingga Ciawi Lewat Aksi Berbagi

21 November 2026 - 06:29 WIB

Qanun Adat Gayo Gagal Dibahas, Pasak Opat Nenggeri Linge Duga Ada Upaya Pelemahan Masyarakat Adat

21 November 2026 - 05:19 WIB

Bebas Genangan hingga Layanan Self Check-in, Ini Kesiapan Pelabuhan Tanjung Emas Hadapi Nataru

20 November 2026 - 23:06 WIB

Pelabuhan Tanjung Emas Siapkan 60 Pompa Air, Perkuat Mitigasi Banjir di Kawasan Pelabuhan Seluas 640 Hektare

20 November 2026 - 22:07 WIB

Pelabuhan Tanjung Emas Jadi Penopang Logistik Jawa Tengah, Arus Peti Kemas 2026 Ditargetkan Tembus 1 Juta TEUs

20 November 2026 - 21:33 WIB

Tokoh Gayo Perantauan, Rahmat Salam Dukung Sugiono Menjadi Wakil Presiden RI

20 November 2026 - 19:23 WIB

AirNav dan Airservices Australia Modernisasi Bareng Navigasi Penerbangan

20 November 2026 - 18:53 WIB

Soal Sengketa Lahan SHM Desa Pananjung, Komisi III DPRD Garut Terima Audiensi CIBER,Berikut Hasilnya

20 November 2026 - 17:43 WIB

Dorong Inovasi, PELNI Gelar Innovation Festival 2026

20 November 2026 - 17:22 WIB

Trending di EKOBIS