Wartatrans.com, JAKARTA – Pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL pada Januari 2027.
Dari sembilan Rencana Aksi Nasional (RAN) yang disiapkan sebagai fondasi kebijakan, baru sebagian yang menunjukkan perkembangan, artinya belum rampung semua.
Sementara kesiapan infrastruktur, angkutan multimoda hingga perlindungan pengemudi masih membutuhkan perhatian.
Pakar Kebijakan Publik, Agus Pambagio menjelaskan, penerapan Zero ODOL pada dasarnya akan menurunkan kapasitas angkut sebagian kendaraan yang selama ini membawa muatan melebihi ketentuan.
Namun, volume barang yang harus didistribusikan tidak berubah hanya karena kendaraan diwajibkan memenuhi ketentuan dimensi dan muatan.
“Manakala permintaan angkutan barang tetap, sementara kapasitas angkut yang tersedia berkurang, konsekuensinya bukan hanya bertambahnya ritase, tetapi juga dapat berupa kelangkaan kapasitas angkutan dan tekanan terhadap tarif angkutan barang,” kata Agus Pambagio dikutip Ahad (15/11/2026).
Dia mengatakan, dua sisi harus hadir bersamaan sebelum Zero ODOL diterapkan, yakni kepatuhan (compliance) bagi dunia usaha dan kesiapan (readiness) pemerintah.
Semakin lebar kesenjangan antara penegakan Zero ODOL dibandingkan dengan kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri, semakin besar biaya transisi yang harus ditanggung.
Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan sembilan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendukung penerapan Zero ODOL 2027.
RAN mencakup integrasi data angkutan barang, pengawasan dan penindakan, pengaturan kelas jalan, pengembangan angkutan multimoda, pemberian insentif dan disinsentif, kajian dampak ekonomi, perlindungan tenaga kerja, harmonisasi regulasi, serta penguatan kelembagaan.
Sayangnya, belum semua RAN tersebut terlaksana jelang pelaksanaan Zero ODOL, yang tinggal menyisakan dua bulan lagi.
Di antara sembilan rencana aksi tersebut, integrasi data dan penguatan pengawasan serta penindakan menjadi dua bidang yang paling terlihat perkembangannya.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Dirhubdat) mengklaim integrasi data angkutan barang dan logistik telah mencapai 98 persen.
Pemerintah juga telah membangun dashboard pemantauan kendaraan melalui integrasi data Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Sesuai dengan rencana dan rencana aksi yang sudah kita susun, Januari 2027 kita akan berlakukan Zero ODOL,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan.
Meski demikian, klaim integrasi tersebut mendapat kritik dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).
Sekretaris Jenderal Aptrindo, Agus Pratiknyo mengatakan kalau pemerintah belum memiliki database kendaraan yang kuat dan terintegrasi.
Aptrindo berpaku pada data kendaraan berdasarkan izin SRUT dengan izin KIR yang sampai saat ini belum terintegrasi.
SRUT merupakan dokumen wajib bagi setiap kendaraan baru yang ditetapkan kemenhub, sementara aplikasi KIR dikuasai oleh dishub provinsi dan kabupaten/kota.
“Bila data di kemenhub itu tidak terintegrasi dengan data yang ada di dishub provinsi dan kabupaten/kota, pelaksanaan Zero ODOL itu pasti akan menghadapi banyak kendala terutama terkait database kendaraan,” katanya.
Pada aspek pengawasan, kemenhub telah meluncurkan ETLE untuk memperkuat penindakan digital. Dalam uji coba 10 Agustus–10 September 2026, sistem tersebut mencatat 72.236 deteksi dari 46.034 nomor kendaraan unik di 51 titik pemantauan, dengan 1.227 kasus terverifikasi dan 467 pelanggaran administratif yang ditagihkan.
Namun, Aptrindo menilai efektivitas WIM dan ETLE tetap bergantung pada kesiapan database kendaraan yang terintegrasi.
Menurutnya, meski WIM dapat membantu mengurangi praktik pungutan liar (pungli), sistem pengawasan digital tidak akan optimal apabila data kendaraan belum lengkap.
“Masalahnya, databasenya kan belum terintegrasi. ETLE tidak bisa membaca data kendaraan jika datanya tidak lengkap. Jadi, bagaimana mungkin itu bisa diterapkan tanpa adanya database yang belum terintegrasi,” ujar dia.
Sementara itu, pengaturan kelas jalan masih menjadi pekerjaan yang belum tuntas.
Laporan kinerja Kemenko Infrastruktur 2025 mencatat pengaturan kelas jalan di Jawa Barat masih dalam proses perbaikan karena usulan yang diajukan baru mencakup tingkat provinsi, belum kabupaten/kota.
Adapun penyusunan fungsi jalan di Jakarta belum dilakukan saat laporan tersebut disusun.
Pakar transportasi Institut Transportasi & Logistik Trisakti Suripno menilai pemerintah perlu menyiapkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
Jaringan tersebut perlu disusun berdasarkan kelas jalan sehingga terdapat koridor angkutan barang yang jelas hingga titik perpindahan moda.
“Jaringan lintas itu adalah suatu koridor yang kelasnya sama. Hal itu untuk mencegah supaya tidak terjadi perpindahan di sepanjang koridor jalan tersebut,” jelasnya.
Dia melanjutkan, setelahnya pemerintah juga perlu membangun terminal barang yang merupakan bagian penting agar Zero ODOL dapat berjalan.
Dia mengatakan, bahwa kesiapan infrastruktur pendukung kemudian menjadi salah satu pekerjaan rumah yang disorot menjelang penerapan 2027.
“Terminal barang itu sangat penting sebagai simpul pertemuan, sekaligus memperluas alternatif angkutan logistik seperti kereta api, kapal, dan pesawat kargo,” ucapnya.
Selain infrastruktur jalan, pengembangan angkutan multimoda juga belum menunjukkan kapasitas yang dapat dipastikan mampu menampung peralihan distribusi barang secara luas.
Penerapan Zero ODOL tanpa kesiapan moda transportasi alternatif dapat meningkatkan biaya logistik.
Dewan Penasihat MTI, Djoko Setijowarno menjelaskan bahwa pembatasan muatan truk perlu diikuti dengan penguatan angkutan multimoda, termasuk kereta api dan transportasi laut.
Penyiapan moda kereta api di Pulau Jawa menjadi langkah penting untuk menyediakan alternatif angkutan barang jarak jauh yang selama ini didominasi truk.
“Tanpa sinergi lintas sektor dan pembenahan dari rantai pasok hulu hingga hilir, penertiban Zero ODOL 2027 berisiko kembali menemui jalan buntu,” katanya.
Minimnya multimoda akan membuat pelaku usaha menambah ritase truk sehingga berpotensi menambah beban operasional perusahaan angkutan.
Dampaknya juga berpotensi dirasakan masyarakat melalui kenaikan biaya distribusi barang yang diproyeksikan sebesar 3,3 persen. Kondisi bisa memicu inflasi sebesar 0,02 hingga 0,14 persen.
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyebut sekitar 75 persen truk yang melintas di jalan tol terindikasi mengalami kelebihan muatan.
ALFI bersama asosiasi logistik lainnya meminta pemerintah menaikkan Muatan Sumbu Terberat (MST) jalan di Indonesia hingga 13 ton.
Di sisi lain, pelaku usaha dan karoseri meminta pemerintah memberikan insentif untuk mendukung normalisasi kendaraan. Namun, hingga mendekati tenggat penerapan Zero ODOL, belum terdapat penjelasan yang cukup mengenai skema insentif khusus, termasuk penerima, besaran dukungan, dan mekanisme pelaksanaannya.
Aspek perlindungan tenaga kerja juga masih membutuhkan kejelasan. Dalam RAN ketujuh, pemerintah merencanakan penguatan standar kerja layak, upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum bagi pengemudi.
Namun, belum tersedia data yang cukup untuk menunjukkan sejauh mana program tersebut telah dijalankan secara khusus dalam masa transisi menuju Zero ODOL.
Adapun dari sisi regulasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional. Kementerian Perhubungan juga menyatakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah rampung.
Meski demikian, penyelesaian DIM belum berarti perubahan undang-undang tersebut telah disahkan. Pembahasan revisi UU LLAJ masih berlangsung bersama DPR.
Sementara itu, rencana pembentukan komite kerja untuk mempercepat pengembangan konektivitas nasional juga belum menunjukkan kejelasan.
Dengan tenggat yang semakin dekat, penyelesaian sembilan RAN menjadi salah satu tantangan utama pemerintah.
Kesiapan Zero ODOL tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem pengawasan digital dan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, alternatif transportasi, dukungan transisi bagi pengusaha, serta perlindungan tenaga kerja.
“Hambatan terbesar menuju Zero ODOL 2027 bukan lagi pada tataran aturan, melainkan pada kesiapan instrumen pendukung,” kata Djoko lagi. (omy)
