Oleh: Bambang Intojo
_____
Wartatrans.com, OPINI — Hampir setiap kali terjadi peristiwa politik yang memicu kemarahan publik, muncul satu tersangka yang segera ditunjuk tanpa perlu penyelidikan panjang: oligarki.
Harga kebutuhan pokok naik, oligarki. Partai politik mengecewakan, oligarki. Kebijakan pemerintah dianggap tidak berpihak kepada rakyat, oligarki. Pemilu menghasilkan elite yang sama, oligarki. Pembangunan proyek besar menimbulkan kontroversi, oligarki.
Seolah-olah begitu kata itu diucapkan, persoalan selesai. Tidak perlu lagi menelusuri siapa aktornya, bagaimana prosesnya, apa kepentingannya, dan bagaimana mekanisme kekuasaan sebenarnya bekerja. Oligarki menjadi jawaban yang mampu menjelaskan segala sesuatu sekaligus tidak menjelaskan apa-apa.
Dalam banyak diskusi politik, istilah ini bahkan telah berubah menjadi semacam mantra. Ketika argumen mulai buntu dan kenyataan terlihat terlalu rumit, cukup sebut “oligarki”. Semua orang merasa mengerti. Semua orang merasa telah menemukan penyebabnya. Padahal sering kali tidak ada kesepakatan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan oligarki itu sendiri.
Akibatnya, istilah yang semula merupakan konsep ilmiah berubah menjadi label politik. Ia menjadi kambing hitam yang selalu siap dipanggil setiap kali diperlukan.
Namun justru karena terlalu sering digunakan, muncul pertanyaan yang lebih mendasar.
Apa sebenarnya oligarki? Mengapa ia selalu hadir sebagai tersangka utama dalam berbagai peristiwa politik? Siapa yang dimaksud dengan oligark? Apakah oligarki adalah sekelompok konglomerat? Apakah ia adalah keluarga-keluarga politik? Apakah ia adalah jaringan partai, birokrasi, dan pemilik modal? Ataukah kita sedang menggunakan satu istilah untuk menjelaskan terlalu banyak hal sekaligus?
Sejak masa Aristoteles, oligarki dipahami sebagai kekuasaan yang berada di tangan segelintir orang. Dalam ilmu politik modern, konsep ini memperoleh makna yang lebih spesifik melalui karya Jeffrey Winters.
Menurut Winters, oligark bukan sekadar orang kaya. Oligark adalah individu yang memiliki konsentrasi kekayaan luar biasa besar dan mampu menggunakan kekayaan tersebut untuk mempertahankan serta melindungi kepentingannya secara politik.
Di sini muncul perbedaan penting yang sering diabaikan. Tidak semua elite adalah oligark. Tidak semua orang kaya adalah oligark. Tidak semua pejabat adalah oligark.
Seorang ketua partai, jenderal, menteri, pemimpin organisasi besar, atau tokoh agama nasional bisa menjadi elite tanpa menjadi oligark. Sebaliknya, seorang pemilik perusahaan besar yang jarang tampil di ruang publik bisa saja memiliki kapasitas oligarkis karena menguasai sumber daya ekonomi yang luar biasa.
Masalahnya, ketika konsep ini diterapkan pada Indonesia, batas antara oligark, konglomerat, elite politik, dan pemegang kekuasaan negara menjadi tidak selalu jelas. Untuk melihat kerumitan tersebut, kita dapat menggunakan beberapa contoh yang sering muncul dalam perdebatan publik.
Jika mengikuti definisi Winters secara ketat, maka tokoh seperti Prabowo Subianto dan Joko Widodo lebih tepat disebut elite politik daripada oligark. Kekuatan utama mereka berasal dari jabatan publik, legitimasi elektoral, partai politik, dan kontrol terhadap institusi negara.
Sebaliknya, tokoh-tokoh seperti Prajogo Pangestu, Anthony Salim, Andi Syamsuddin Arsyad, keluarga Djarum, atau kelompok konglomerat besar yang sering disebut “9 Naga” lebih dekat dengan definisi oligark karena sumber daya utama mereka adalah kekayaan ekonomi dalam skala yang sangat besar.
Kasus Jusuf Kalla dan Surya Paloh lebih rumit. Keduanya berada di persimpangan antara dunia bisnis dan dunia politik. Mereka memiliki modal ekonomi sekaligus modal politik. Dalam pengertian ini, mereka lebih tepat dipahami sebagai oligark-politikus atau elite hibrida.
Namun persoalannya tidak berhenti di sana. Apakah Prajogo Pangestu bisa menentukan kabinet? Apakah Djarum boleh menentukan undang-undang? Apakah Anthony Salim ikut menentukan arah kebijakan negara? Apakah “9 Naga” menentukan siapa yang menjadi menteri? Apakah Haji Isam bebas menentukan gubernur?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini jarang dijawab secara jelas. Dalam banyak kasus, asumsi bahwa konglomerat besar pasti mengendalikan politik diterima begitu saja tanpa pembuktian yang memadai.
Padahal bisa saja yang terjadi justru sebaliknya. Para pemilik modal besar itu terus-menerus harus menyesuaikan diri dengan perubahan konfigurasi politik, pergantian pemerintahan, perubahan regulasi, dan dinamika kekuasaan yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan.
Dalam perspektif ini, konglomerat besar dapat dipandang sebagai aktor ekonomi yang kuat, tetapi belum tentu sebagai pusat pengambilan keputusan politik.
Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Richard Robison dan Vedi R. Hadiz. Bagi mereka, persoalannya bukan terutama siapa oligarknya, melainkan bagaimana jaringan kekuasaan bekerja.
Oligarki tidak semata-mata dipahami sebagai individu kaya. Oligarki adalah jaringan hubungan yang menghubungkan pebisnis, partai politik, birokrasi, aparat negara, pemilik media, dan elite daerah dalam satu konfigurasi kekuasaan yang saling menopang.
Dalam cara pandang ini, fokus analisis bergeser. Bukan lagi mencari siapa orang paling kaya, melainkan melihat siapa yang memiliki akses, siapa yang dapat membuka pintu negara, siapa yang mampu menghubungkan berbagai pusat kekuasaan, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut.
Karena itu, dalam perspektif Hadiz dan Robison, tokoh-tokoh yang dalam kerangka Winters ditempatkan pada kategori berbeda justru dapat berada dalam konfigurasi yang sama. Presiden, ketua partai, konglomerat, pemilik media, elite daerah, dan birokrat strategis dipandang sebagai bagian dari jaringan kekuasaan yang saling berhubungan dan saling membutuhkan. Namun bahkan dalam kerangka ini, persoalannya tetap tidak sederhana.
Salah satu kelemahan penggunaan istilah oligarki di Indonesia adalah kecenderungan memperlakukan semua aktor seolah memiliki kapasitas yang sama. Padahal kekuasaan memiliki tingkatan. Ada pengusaha yang sangat berpengaruh di satu kabupaten tetapi tidak dikenal di tingkat nasional. Ada elite yang mampu menentukan hasil pilkada di beberapa daerah tetapi tidak memiliki pengaruh terhadap pembentukan kabinet. Ada pula aktor yang memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan nasional.
Karena itu, lebih masuk akal berbicara tentang oligarki yang bertingkat. Ada oligark lokal, oligark regional, oligark nasional, bahkan mungkin oligark sistemik yang menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang menopang keseluruhan sistem. Pembedaan ini penting agar istilah oligarki tidak berubah menjadi sekadar sinonim bagi orang kaya.
Lalu jika Indonesia memang diperintah oleh oligarki, di mana pusatnya? Siapa komandannya? Siapa pengambil keputusan akhirnya?
Pertanyaan-pertanyaan itu ternyata tidak mudah dijawab. Tidak ada satu keluarga yang menguasai semua partai. Tidak ada satu konglomerat yang mengendalikan seluruh negara. Tidak ada satu pusat kekuasaan tunggal yang mampu menjelaskan seluruh dinamika politik Indonesia.
Yang lebih terlihat justru keberadaan banyak pusat kekuasaan yang saling membutuhkan. Elite politik membutuhkan modal. Pemilik modal membutuhkan akses. Partai membutuhkan pendanaan. Birokrasi membutuhkan perlindungan politik. Media membutuhkan hubungan dengan pengambil keputusan. Masing-masing memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh pihak lain.
Karena itu, politik Indonesia sering kali lebih tepat dipahami sebagai arena transaksi antar-elite daripada dominasi satu kelompok tunggal.
Dalam konfigurasi seperti ini, istilah oligarki tetap berguna, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan seluruh kenyataan. Terlalu banyak hubungan kekuasaan yang bergerak melalui negosiasi, kompromi, pertukaran kepentingan, dan koalisi yang terus berubah.
Mungkin karena itulah oligarki begitu mudah dijadikan kambing hitam. Ia cukup buram untuk menjelaskan apa saja. Ia cukup luas untuk disalahkan atas segala hal. Dan ia cukup populer untuk diterima tanpa banyak pertanyaan.
Padahal tugas analisis politik justru melakukan kebalikannya: memperjelas apa yang buram, membedakan apa yang berbeda, dan mengurai hubungan kekuasaan yang rumit menjadi sesuatu yang dapat dipahami.
Karena itu, sebelum menyalahkan oligarki atas setiap persoalan politik, ada baiknya kita terlebih dahulu bertanya: oligarki yang mana? Siapa oligarknya? Di level apa ia bekerja?
Dan apakah yang kita hadapi benar-benar oligarki, atau justru jaringan transaksi yang jauh lebih kompleks daripada yang selama ini kita bayangkan?
Sebab bisa jadi, dalam politik Indonesia, kambing hitam yang disebut oligarki sering kali lebih mudah ditemukan daripada bukti yang menunjukkan siapa sebenarnya yang mengendalikan permainan.***
Depok, 2026
Bambang Intojo
Penulis independen dan pengamat transformasi sosial digital, tinggal di Depok.
