Menu ✖

Mode Gelap
H. Fikri Hudi Oktiarwan Ajak Masyarakat Pahami Demokrasi dan Peran DPRD dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Integrasi LRT-Transjakarta Disorot, Akses Penumpang Perlu Dievaluasi Balita 2 Tahun Diduga Tertimbun Longsor di Jalur Takengon–Gayo Lues, Sinergi TNI-Polri Bergerak Cepat ‎ ​H.Oleh Soleh, SH Kecam Dugaan Kekerasan Oknum TNI Terhadap Santri di Pangandaran: Jangan Cederai Kepercayaan Rakyat   Terminal Teluk Lamong Berdayakan Anak Nelayan Lewat Pelatihan Operator Forklift Kenalkan Dunia Kepelabuhanan, Pelindo Ajak Siswa SMAN 1 Tanjung Pandan

EKOBIS

KKP dan Otoritas Tiongkok Lakukan Inspeksi Bersama, Jaga Akses Ekspor Produk Perikanan Indonesia

badge-check


 KKP dan Otoritas Tiongkok Lakukan Inspeksi Bersama, Jaga Akses Ekspor Produk Perikanan Indonesia Perbesar

Wartatrans.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama otoritas kompeten Tiongkok, General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC), melakukan inspeksi bersama terhadap mutu hasil perikanan di sejumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI), Senin (20/7).

Langkah ini dilakukan untuk menjaga sekaligus meningkatkan akses pasar dan keberterimaan produk perikanan Indonesia di Negeri Tirai Bambu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini, mengatakan inspeksi bersama tersebut merupakan agenda rutin yang menjadi salah satu prasyarat dalam mempertahankan akses ekspor ke pasar Tiongkok.

“Ini merupakan kegiatan reguler sebagai salah satu prasyarat untuk menjaga, bahkan meningkatkan akses pasar serta keberterimaan produk kita di Tiongkok,” ujar Ishartini di sela opening meeting inspeksi GACC di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Ia menjelaskan, Indonesia dan Tiongkok memiliki perjanjian bilateral Mutual Recognition Arrangement (MRA), yang mengatur bahwa hanya perusahaan perikanan yang terdaftar pada kedua otoritas, yakni KKP dan GACC, yang dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor produk perikanan.

Salah satu poin dalam perjanjian tersebut adalah pelaksanaan inspeksi bersama guna memastikan sistem jaminan mutu berjalan sesuai standar global dan ketentuan masing-masing negara. Dengan demikian, kepercayaan terhadap kualitas produk tetap terjaga dan akses pasar dapat terus terbuka.

Pada inspeksi kali ini, tim gabungan menyasar tiga UPI dari total 648 UPI Indonesia yang telah terdaftar di GACC per 19 Juli 2026. Berdasarkan data KKP pada 2025, ketiga perusahaan tersebut telah mengekspor lebih dari 5.000 ton produk perikanan ke Tiongkok dengan nilai mencapai USD18 juta atau sekitar Rp322 miliar.

Selama proses inspeksi, tim dari KKP dan GACC akan meninjau penerapan sanitasi, higiene, standar keamanan pangan global, serta sistem ketertelusuran (traceability) dalam rantai produksi.

Adapun komoditas yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan meliputi produk beku dari ikan layur (ribbon fish), ikan jaket (leather jacket fish), cephalopoda, rajungan (swimming crab), ikan tenggiri (spanish mackerel), belut laut (conger eel), hingga siput laut (sea snail).

Data KKP menunjukkan, ekspor hasil perikanan Indonesia ke Tiongkok saat ini mencapai 479 ribu ton dengan nilai sekitar USD1,2 miliar atau setara Rp21,5 triliun. Komoditas utama yang diekspor antara lain cumi-cumi, rumput laut, ikan layur, udang vaname, telur ikan, ikan jaket, sotong, cakalang, ikan tenggiri, ikan bawal, ikan kakap, gurita, teripang, ikan kerapu, dan ikan gulamah.

Ishartini menambahkan, untuk menjaga keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar internasional, KKP secara rutin melakukan verifikasi persyaratan mutu ekspor melalui Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

Selain itu, KKP juga melakukan monitoring dan surveilan berkala terhadap penerapan sanitasi, higiene, serta standar keamanan pangan global. Pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium terkait mikrobiologi pangan, residu, dan kandungan kimia juga dilakukan secara rutin. Untuk pengawasan produk perikanan di pasar domestik, KKP bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa KKP sebagai otoritas kompeten mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 telah menerapkan sistem quality assurance dari hulu hingga hilir guna menjamin mutu produk perikanan Indonesia agar semakin kompetitif di pasar global.(fahmi)

Baca Lainnya

SANF Resmikan Desa Sejahtera Astra Ngawun di Tuban, Dorong Pemberdayaan Masyarakat Desa

13 November 2026 - 23:35 WIB

Terminal Teluk Lamong Catat Pertumbuhan Arus Petikemas 12,2%, Dorong Konektivitas Logistik Jawa Timur

13 November 2026 - 23:21 WIB

KAI dan INKA Matangkan Rencana Akuisisi, Bobby Rasyidin Dorong Peningkatan Kualitas Produksi Kereta

13 November 2026 - 16:53 WIB

Penggantian Barang Pribadi Penumpang KMP Batumandi Terus Direalisasikan ASDP

13 November 2026 - 15:10 WIB

Pelindo Tanjung Pandan Hadirkan Dukungan TJSL bagi Nelayan Wisata Tanjung Pendam

13 November 2026 - 14:40 WIB

Melesat, Angkutan Barang Komersial PELNI Tembus 944 Ribu MT Hingga Oktober

13 November 2026 - 14:13 WIB

Ada Gangguan Layanan Email Global, Garuda Indonesia Imbau Pelanggan Optimalkan Kanal Customer Service

13 November 2026 - 13:30 WIB

Keenam Kalinya Jadi Platinum Sponsor, FIFGROUP Hadirkan Beragam Keuntungan di IMOS 2026

13 November 2026 - 11:34 WIB

DAMRI Perkuat Dukungan Operasional 316 Bus Listrik di Layanan Transjakarta dengan 95 Charging Point di Empat Depo

13 November 2026 - 11:15 WIB

Jelang Libur Nataru, Pelita Air Siapkan 22.500 Kursi Penerbangan

12 November 2026 - 16:56 WIB

Trending di EKOBIS