Wartatrans.com, SURABAYA – Komisi XI DPR meninjau KM Kelimutu milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) yang sandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jumat (19/6/2026).
Kunjungan tersebut dalam rangka monitoring atas progres penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan Pemerintah untuk mendukung program pembaruan armada kapal penumpang PELNI.
Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR M. Hanif Dhakiri bersama Mohammad Haekal dan 16 anggota Komisi XI DPR lainnya.
Turut hadir Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan Oza Olavia, jajaran Direksi PELNI serta perwakilan Badan Pengelola Investasi Danantara.
Program pembaruan armada ini menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi laut nasional.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif mengatakan, kunjungan ini bertujuan memastikan PMN yang telah diberikan pemerintah digunakan sesuai perencanaan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pelayanan kapal PELNI sudah baik. Namun kita juga melihat bahwa sebagian armada yang ada saat ini merupakan kapal yang usianya sudah cukup tua. Karena itulah pemerintah memberikan PMN untuk mendukung pembaruan armada. Proses realisasi PMN memang membutuhkan waktu, namun sejauh ini progresnya masih berjalan sesuai rencana,” ujar Hanif.
Pihaknya akan terus mendukung kebutuhan investasi perusahaan yang dinilai penting untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Komisi XI pada prinsipnya mengikuti kebutuhan yang telah diasesmen PELNI. Ketika pembaruan armada dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tentu kami memberikan dukungan. Terpenting bagi kami adalah memastikan PMN yang diberikan pemerintah digunakan sesuai rencana, menghasilkan output yang baik, serta memberikan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat sebagai pengguna layanan PELNI,” ulasnya.
Direktur Armada dan Teknik PELNI Kokok Susanto menjelaskan, proyek pembangunan kapal baru saat ini telah memasuki tahap persiapan desain sebagai tahapan awal sebelum pembangunan fisik kapal dilakukan.
“Pembangunan kapal diawali dengan proses desain yang komprehensif sebelum masuk ke tahap konstruksi. Konsultan desain telah ditunjuk dan saat ini kami sedang mempersiapkan berbagai spesifikasi teknis yang akan menjadi dasar pembangunan kapal. Sesuai rencana, proses desain diperkirakan memerlukan waktu sekitar 17 bulan sebelum memasuki tahapan pembangunan,” urai Kokok.
Dia juga mengapresiasi dukungan dan pengawasan yang diberikan Komisi XI DPR serta Kementerian Keuangan dalam memastikan pelaksanaan PMN berjalan sesuai tata kelola yang baik.
“Bagi kami, monitoring yang dilakukan Komisi XI dan Kementerian Keuangan merupakan bentuk pengawasan yang sangat positif. Dukungan yang diberikan sejak PMN disetujui hingga pelaksanaannya menjadi motivasi bagi PELNI untuk memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah,” katanya.
Saat ini, tiga kapal penumpang PELNI yang akan digantikan melalui pendanaan PMN merupakan kapal yang telah beroperasi selama lebih dari empat dekade, yakni KM Umsini yang dibangun pada tahun 1985 dan kini berusia 41 tahun, KM Kelimutu yang juga dibangun pada tahun 1985 dan berusia 41 tahun, serta KM Lawit yang dibangun pada tahun 1986 dan telah berusia 40 tahun.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan transportasi laut yang andal untuk menjaga konektivitas antarwilayah. Tingginya mobilitas masyarakat, pertumbuhan penduduk, serta meningkatnya kebutuhan perjalanan antarpulau menyebabkan kapasitas kapal penumpang bersubsidi (PSO) yang tersedia saat ini kerap belum mampu mengakomodasi seluruh permintaan masyarakat.
Oleh karena itu, dukungan pemerintah melalui PMN menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan layanan transportasi laut dan memenuhi daya angkut masyarakat.
Melalui pembaruan armada ini, PELNI berharap dapat menghadirkan kapal-kapal yang lebih modern, efisien, aman, dan nyaman sehingga mampu menjawab kebutuhan transportasi laut nasional di masa mendatang. Pembaruan armada juga diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
Sebagai informasi, Pemerintah telah mengalokasikan dana PMN sebesar Rp1.5 triliun pada tahun 2024 sebagai uang muka pengadaan tiga kapal penumpang, yang dilanjutkan dengan dana PMN sebesar Rp2.5 trilun pada tahun 2025 untuk pelunasan pengadaan kapal tersebut.
Selain itu, PELNI turut menyiapkan pendanaan internal sebesar Rp500 miliar sehingga total nilai investasi pembangunan tiga kapal baru mencapai Rp4.5 triliun. (omy)
