Wartatrans.com, BOGOR — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., kembali turun ke tengah masyarakat melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula SMPIT Al Madany, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Senin (14/9/2026).
Kehadiran Haji Fikri di Parung Panjang dimanfaatkan sebagai momentum untuk bertemu dan berdialog secara langsung dengan masyarakat. Lebih dari 100 warga mengikuti kegiatan tersebut dan menyampaikan berbagai kondisi serta persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, warga menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari persoalan infrastruktur, aktivitas truk tambang, kemacetan, keselamatan pengguna jalan, polusi, hingga persoalan pertanahan dan sosial yang terjadi di wilayah Parung Panjang.
Haji Fikri menilai berbagai masukan tersebut penting untuk didengar secara langsung agar pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan benar-benar berangkat dari kondisi nyata di masyarakat.
Menurutnya, Parung Panjang memiliki persoalan yang membutuhkan perhatian dan kerja bersama berbagai pihak. Salah satunya aktivitas truk tambang yang selama ini bersinggungan langsung dengan mobilitas dan kehidupan masyarakat.
Ia mendorong adanya pengawasan terhadap jam operasional, kondisi kendaraan dan muatan, disertai peningkatan kualitas infrastruktur serta koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, pelaku usaha dan pihak terkait lainnya.
“Aktivitas ekonomi tetap harus berjalan, tetapi keselamatan dan kenyamanan masyarakat juga harus menjadi prioritas. Karena itu, diperlukan solusi yang melibatkan seluruh pihak terkait,” ujar Haji Fikri.
Persoalan jalan rusak, debu pada musim kemarau hingga kondisi jalan yang berlumpur saat musim hujan juga menjadi bagian dari perhatian. Menurut Haji Fikri, penanganannya perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada solusi sementara.
Sementara terkait persoalan pertanahan dan potensi konflik sosial yang disampaikan masyarakat, ia mendorong penyelesaian melalui dialog, kejelasan administrasi serta ketentuan hukum sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Haji Fikri menegaskan bahwa kegiatan pengawasan merupakan salah satu kesempatan bagi anggota legislatif untuk melihat dan mendengar secara langsung kebutuhan masyarakat di daerah.
“Aspirasi masyarakat menjadi catatan bagi kami untuk dikawal. Persoalan yang menjadi kewenangan provinsi akan kami dorong melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan yang menjadi kewenangan kabupaten maupun pemerintah pusat akan dikoordinasikan dengan pihak terkait,” katanya.
Melalui kunjungannya di Parung Panjang, Haji Fikri berharap komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan anggota legislatif semakin kuat. Ia juga mendorong agar berbagai persoalan yang disampaikan warga dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing sehingga menghasilkan solusi yang nyata dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Haji Fikri untuk terus hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi, serta mengawal berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan warga Kabupaten Bogor.*** (Dull)
