Wartatrans.com, GOWA — Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kabupaten Gowa dimanfaatkan secara strategis oleh Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Gowa. Mereka menggelar audiensi langsung dengan Bupati Gowa, Hj. Husniah Talenrang, untuk membahas arah kebijakan pemerintah daerah terkait nasib dan kesejahteraan buruh.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif. Pertemuan ini menjadi ruang penting bagi para pekerja untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan daerah, sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa dalam membuka komunikasi yang inklusif dan responsif terhadap isu ketenagakerjaan.
Ketua DPC KSPSI Kabupaten Gowa, Safaruddin, hadir bersama Sekretaris Rintoh Rachim dan Wakil Ketua Arfandi Palallo. Kehadiran jajaran inti tersebut menegaskan keseriusan organisasi buruh dalam mengawal isu-isu strategis yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
Dalam pertemuan itu, Safaruddin menegaskan bahwa May Day bukan sekadar simbol perjuangan, melainkan momentum untuk memperkuat posisi tawar buruh dalam pembangunan daerah. Ia menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada pekerja, mulai dari perlindungan kerja, upah layak, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah dalam memastikan kesejahteraan buruh. Tidak hanya sebatas wacana, tetapi juga implementasi nyata yang dirasakan langsung oleh pekerja di lapangan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Gowa Hj. Husniah Talenrang menyatakan komitmennya untuk menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa buruh merupakan bagian penting dari roda perekonomian yang tidak boleh diabaikan.
“Pemerintah Kabupaten Gowa terbuka terhadap seluruh masukan dari serikat pekerja. Kami ingin memastikan kebijakan yang diambil mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha, sehingga terwujud hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan,” tegasnya.
Audiensi ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa yang memberikan pandangan teknis terkait program-program pemerintah dalam mendukung kesejahteraan buruh.
Dari pertemuan tersebut, dihasilkan sejumlah poin penting, antara lain penguatan sinergi antara pemerintah dan serikat pekerja, peningkatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan ketenagakerjaan, serta dorongan terhadap program pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.
Audiensi ini menjadi bukti bahwa dialog sosial antara pemerintah dan buruh bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata menuju perubahan. Di tengah tantangan dunia kerja yang semakin kompleks, kolaborasi dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan kesejahteraan buruh yang berkelanjutan.*** (Rintoh)
