Wartatrans.com, BOGOR — Bogor selama ini dikenal sebagai kota hujan. Namun bagi para pelaku dan pemerhati kebudayaan, wilayah ini juga merupakan ruang tumbuh beragam praktik kesenian—dari musik, sastra, teater, hingga seni rupa—yang berakar kuat pada tradisi Sunda sekaligus bersentuhan dengan dinamika kehidupan urban. Gambaran itu mengemuka dalam Lingkar Diskusi Kebudayaan Sawala Dasa Wacana #8 yang digelar Sabtu, 10 Januari 2026, di Pendopo Edukasi Putra Bangsa, Cijeruk, Kabupaten Bogor.
Diskusi bertema “Menimbang Atmosfir Kreatif Kesenian Bogor 2025, Menuju Resolusi 2026” ini menghadirkan tiga pembicara: Putra Gara, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bogor (DKKB); Aan Handayani, musisi dan pegiat seni; serta Rahmat Iskandar, pemerhati seni budaya dan sejarah. Forum ini diselenggarakan oleh Daya Putra Bangsa dengan Heri Cokro sebagai tuan rumah.
Putra Gara menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan komunitas seni di Bogor justru banyak lahir dari ruang-ruang alternatif dan inisiatif mandiri. “Semangat kolektif dan eksperimentasi menjadi ciri utama,” ujarnya. Namun, menurutnya, geliat tersebut kerap berhadapan dengan persoalan klasik: keterbatasan ruang berekspresi, minimnya dukungan berkelanjutan, serta absennya ekosistem yang benar-benar berpihak pada proses kreatif.
Diskusi yang dilakukan secara santai.
Ia menilai atmosfir kreatif kesenian Bogor sejatinya hidup, tetapi masih rapuh. Kesenian kerap hadir sebatas agenda seremonial—tampil pada momentum tertentu—tanpa ditopang keberlanjutan yang memadai bagi kehidupan para pelaku seni. “Padahal, kesenian seharusnya menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Bogor, bukan sekadar pelengkap acara,” kata Putra Gara, yang menggeluti dunia film, sastra dan seni rupa.
Pandangan serupa muncul dari diskusi yang berlangsung dalam format melingkar itu. Sejumlah peserta—termasuk mereka yang hadir bukan sebagai seniman, melainkan sebagai warga dan Komunitas Senior, Ibu-Ibu Berkebaya, — menangkap adanya jarak yang belum terjembatani antara komunitas seniman dan birokrasi pemerintah. Relasi keduanya masih kerap diliputi saling prasangka.
Di satu sisi, seniman menduga birokrasi bekerja kaku dan kurang peka terhadap dinamika kreatif. Di sisi lain, birokrasi justru belum sepenuhnya memahami peta potensi kesenian di wilayahnya sendiri: siapa pelakunya, apa kebutuhannya, dan bagaimana dampak sosialnya. Hubungan yang terbangun pun cenderung formal dan administratif, belum berkembang menjadi kemitraan yang setara dan produktif.
“Situasi ini membuat dialog kebudayaan sering berhenti di permukaan,” ujar Prasetya, salah satu peserta diskusi. Ia menilai, tanpa keterbukaan dan saling percaya, kebijakan kebudayaan berisiko lahir tanpa pijakan realitas di lapangan.
Meski demikian, para peserta juga menyadari bahwa pembacaan tersebut belum tentu sepenuhnya mewakili kondisi Bogor secara menyeluruh. Diskusi ini lebih dipahami sebagai potret awal—terutama bagi mereka yang mengaku masih membaca lanskap kebudayaan Bogor sebagai pendatang baru.
Dalam konteks itu, Sawala Dasa Wacana diposisikan sebagai ruang temu dan refleksi. Forum ini mengusung semangat silih asih, silih asah, silih asuh—sebuah upaya membangun dialog yang cair dan setara di antara pelaku seni, warga, dan pemangku kebijakan.
Foto bersama usai acara.
Putra Gara menyebut diskusi ini dapat dibaca sebagai bagian dari ikhtiar menyambut hadirnya Dinas Kebudayaan yang akan melengkapi pemerintahan Bupati Bogor Rudy Susmanto. Hasil diskusi, menurutnya, layak dirangkum sebagai bahan masukan kebijakan—bahkan diserahkan melalui kanal Lapor Pak Bupati—untuk mendukung program pemerintah menuju “Bogor Istimewa”.
“Ini pekerjaan rumah kita bersama, terutama para pemangku kebijakan,” ujarnya. Resolusi kebudayaan, kata Putra Gara, tidak cukup dirumuskan di ruang rapat atau panggung seremoni. Ia memerlukan keberanian mengakui kerentanan ekosistem seni, kesediaan mendengar suara akar rumput, serta komitmen jangka panjang untuk merawat proses kreatif.
Diskusi sore itu pun ditutup tanpa kesimpulan final. Namun satu catatan mengemuka: jika kesenian ingin benar-benar tumbuh dan berkelanjutan di Bogor, maka hubungan antara seniman, masyarakat, dan birokrasi harus bergerak melampaui saling menduga—menuju dialog yang terbuka dan saling menguatkan.*** (Mulyadi)
