Wartatrans.com, JAKARTA – Koordinator Papua Connection (PACE), Charles Kossay, menyoroti masih kuatnya praktik stigmatisasi terhadap masyarakat Papua yang dinilai menjadi salah satu penghambat terciptanya rasa aman, kepercayaan publik, serta percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Charles dalam Diskusi Publik Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) bertajuk Perlindungan Warga Sipil, Stigmatisasi Konflik, dan Tantangan Pembangunan Papua yang berlangsung di Jakarta Timur, Jumat (12/6/2026).
Menurut Charles, masyarakat Papua kerap menghadapi dilema dalam menyampaikan sikap dan pandangan mereka. Dukungan terhadap program pemerintah sering kali memunculkan cap tertentu, sementara kritik yang disampaikan justru memicu kecurigaan dari berbagai pihak.
“Akibat situasi ini, banyak warga menjadi enggan menyampaikan aspirasi secara terbuka. Ruang dialog yang sehat semakin terbatas karena masyarakat merasa khawatir akan penilaian atau label yang melekat kepada mereka,” ujarnya.
Charles menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pembangunan. Ketika rasa aman belum sepenuhnya terbangun, warga akan sulit berpartisipasi secara optimal dalam proses pembangunan daerahnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada MPSI yang melakukan kunjungan lapangan ke Papua guna memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi masyarakat. Menurutnya, pemahaman terhadap Papua harus dibangun melalui interaksi dan pengamatan langsung, bukan semata berdasarkan laporan atau narasi yang berkembang.
“Papua memiliki realitas sosial yang kompleks. Untuk memahami persoalan yang ada, perlu melihat langsung bagaimana masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari dan tantangan yang mereka hadapi,” katanya.
Lebih lanjut, Charles menjelaskan bahwa persoalan perlindungan warga sipil di Papua berkaitan erat dengan sejarah konflik yang panjang, trauma sosial, serta rendahnya tingkat kepercayaan di sejumlah wilayah. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat sipil sering menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Ia mencontohkan bahwa gangguan keamanan tidak hanya berpengaruh terhadap stabilitas wilayah, tetapi juga berdampak pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Aktivitas belajar mengajar dapat terganggu, pelayanan kesehatan terhambat, hingga munculnya gelombang pengungsian yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
“Ketika warga harus mengungsi, dampaknya sangat luas. Anak-anak kehilangan kesempatan belajar, keluarga kehilangan sumber penghasilan, dan komunitas sosial menjadi terpecah,” ungkapnya.
Charles juga mengingatkan bahwa Papua memiliki keragaman karakteristik sosial dan budaya yang berbeda di setiap daerah. Karena itu, kebijakan pembangunan maupun pendekatan penyelesaian masalah tidak bisa diterapkan secara seragam.
Menurutnya, aparat maupun tenaga pelayanan publik yang bertugas di Papua perlu dibekali pemahaman mengenai budaya lokal, struktur adat, serta dinamika sosial masyarakat agar tercipta hubungan yang lebih harmonis.
Selain pendekatan keamanan, Charles menekankan pentingnya melibatkan tokoh adat, pemuka agama, tokoh pemuda, dan para kepala suku dalam setiap upaya penyelesaian persoalan di Papua. Keterlibatan mereka dinilai penting karena memiliki kedekatan dan legitimasi yang kuat di tengah masyarakat.
“Papua membutuhkan pendekatan yang mengedepankan kemanusiaan, dialog, dan penghormatan terhadap martabat masyarakat. Dengan menghilangkan stigma, kepercayaan dapat tumbuh dan masyarakat akan lebih leluasa berkontribusi dalam pembangunan,” tuturnya.
Charles menegaskan bahwa membangun kepercayaan merupakan fondasi utama bagi kemajuan Papua. Menurutnya, kepercayaan hanya dapat terwujud apabila masyarakat merasa dihargai, didengar, dan terbebas dari berbagai label yang berpotensi memecah belah kehidupan sosial.***(Byl)
