Wartatrans.com, JAKARTA – Pakar geologi dan energi, Dr. Ir. Surya Darma, MBA, menyerukan agar gas hasil penemuan Lapangan Tangkulo-1 di Cekungan Andaman Selatan didaratkan ke kawasan Arun, Lhokseumawe, Aceh. Menurutnya, langkah tersebut merupakan pilihan strategis untuk memperkuat industrialisasi nasional, meningkatkan ketahanan energi, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di Aceh.
Dalam opini bertajuk “Menguji Keadilan di Laut Andaman: Mengapa Gas Tangkulo Harus Mendarat di Arun?”, Surya Darma menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya gas raksasa di Laut Andaman tidak boleh hanya berorientasi pada percepatan produksi dan keuntungan komersial semata. Pemerintah, katanya, perlu mempertimbangkan aspek keadilan ekonomi serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat Aceh.
Menurut Surya Darma, kawasan Arun memiliki keunggulan karena masih didukung infrastruktur strategis bekas kilang LNG yang dapat direvitalisasi. Pemanfaatan kembali fasilitas yang telah ada dinilai jauh lebih efisien dibandingkan membangun fasilitas baru di tengah laut yang membutuhkan investasi besar.
“Arun memiliki sejarah panjang sebagai pusat industri energi nasional. Infrastruktur yang ada harus dimanfaatkan kembali agar mampu menjadi motor kebangkitan ekonomi Aceh,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendaratan gas Andaman ke Arun akan membuka peluang besar bagi pengembangan industri hilir berbasis gas. Selain mendukung operasional Pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM), pasokan gas juga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik PLN Belawan serta pengembangan kawasan industri petrokimia terpadu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Lebih lanjut, Surya Darma menyebutkan bahwa pengembangan industri hilir dapat menghasilkan berbagai produk bernilai tambah tinggi seperti LPG, metanol, amonia, dimethyl ether (DME), hidrogen, polietilena, polipropilena, hingga berbagai produk petrokimia lainnya.
“Nilai tambah ekonomi dari hilirisasi jauh lebih besar dibandingkan jika gas hanya diekspor dalam bentuk LNG. Industri hilir akan menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan daya saing industri nasional,” katanya.
Dalam pandangannya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta SKK Migas perlu mewajibkan pembangunan pipa bawah laut menuju Arun dalam revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Andaman Selatan. Selain itu, Kementerian Keuangan bersama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan kembali aset-aset eks-Arun dan memberikan berbagai insentif fiskal guna menarik investasi industri hilir.
Surya Darma juga mengajak Pemerintah Aceh, kalangan akademisi, dunia usaha, serta masyarakat Aceh di perantauan untuk bersinergi mengawal kebijakan tersebut. Menurutnya, dukungan dapat dilakukan melalui diplomasi, penyusunan regulasi yang kondusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga promosi investasi kepada calon investor.
Meski mengakui pembangunan fasilitas darat membutuhkan investasi tambahan dan berpotensi menggeser jadwal produksi selama satu hingga dua tahun, ia menilai manfaat ekonomi jangka panjang yang akan diperoleh Aceh dan Indonesia jauh lebih besar.
“Keberhasilan proyek South Andaman tidak boleh hanya diukur dari seberapa cepat gas diekspor. Ukuran keberhasilannya adalah tumbuhnya industri hilir, hidupnya kembali kawasan Arun, serta terciptanya lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” tegasnya.
Di akhir opininya, Surya Darma mengingatkan agar penemuan cadangan gas besar di Laut Andaman tidak mengulangi pengalaman masa lalu, ketika kekayaan alam melimpah tidak sepenuhnya menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat di daerah penghasil.
“Momentum besar ini harus menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Aceh. Gas Andaman harus menjadi energi bagi pembangunan, bukan sekadar komoditas ekspor,” pungkasnya.*** (LEP)
