Wartatrans.com, JAKARTA – Pelayaran nasional menjadi urat nadi perekonomian, di mana tidak hanya memperkuat jaringan konektivitas antarpulau di Indonesia.
Ya, industri pelayaran juga berperan besar dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga kelancaran pasokan logistik di seluruh tanah air.
Kontribusi berlapis ini telah menjadikan sektor ini memiliki efek ganda bagi pertumbuhan
ekonomi nasional.
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal III-2025 mencapai 5,04 persen. Pencapaian ini tentu saja, tidak terlepas dari peran sektor transportasi nasional.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sektor transportasi berkontribusi 6,10 persen terhadap PDB nasional.
Pada kuartal III-2025, sektor transportasi tumbuh singnifikan hingga 8,62 persen. Dari seluruh moda transportasi, sektor pelayaran mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yakni 10,19 persen.
Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia menyampaikan, dari sisi serapan tenaga kerja, BPS mencatat sektor transportasi menyerap hingga 6,3 juta tenaga kerja per Agustus 2025.
“Angka ini menunjukkan bahwa sektor ini berkontribusi sebesar 4,28 persen terhadap total serapan tenaga kerja nasional,” tutur Carmelita, Sabtu (8/11/2025).
Menurutnya, serapan tenaga kerja di sektor transportasi yang cukup besar, menandakan besarnya peran sektor ini dalam menopang kesejahteraan masyarakat.
“Jadi tidak berlebihan bila dikatakan sektor transportasi, terutama pelayaran, merupakan salah satu nadi denyut perekonomian nasional,” ujarnya.
Kata dia, selain kontribusi langsung dari sektor transportasi, sektor pembangunan infrastruktur juga menjadi faktor penting yang harus terus didorong, mengingat infrastruktur juga terbukti memberikan dampak berantai bagi perekonomian daerah dan nasional.
Salah satu contohnya, proyek jalan tol Trans Sumatera yang terbukti berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan kinerja industri menengah hingga kecil
di sekitarnya.
Meski demikian Carmelita memahami, APBN pemerintah untuk pembangunan infrastruktur cukup terbatas.
Untuk itu, dibutuhkan skema lain dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.
Menurutnya, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) dapat menjadi terobosan
mengubah paradigma pembiayaan infrastruktur di tanah air.
Dari yang semula berpusat pada pemerintah, menuju model kolaboratif berbasis investasi dan pembagian risiko.
Dengan begitu, pembangunan infrastruktur tidak lagi bergantung pada APBN, melainkan mengikutsertakan swasta nasional, baik dari
segi kapasitas keuangan, teknologi, maupun inovasi.
“Tapi memang masih ada beberapa tantangan yang mesti dicarikan solusi dari skema KPBU ini, salah satunya aspek proses dan tata kelola karena birokrasi yang masih cukup rumit,” tutup Carmelita. (omy)
