Wartatrans.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berkomitmen memperkuat akses pendidikan bagi anak-anak marjinal di Ibu Kota, melalui proyek pembangunan Sekolah Rakyat.
Dia mengumumkan rencana strategis penyediaan lahan seluas delapan hektare guna menyokong fasilitas pendidikan gratis tersebut.
Langkah ini diambil di tengah upaya keras pemerintah daerah mengatasi tingginya angka putus sekolah yang didominasi kelompok masyarakat miskin kota dan anak jalanan.
Pramono memastikan seluruh siswa yang nantinya menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat, akan tetap mendapatkan haknya atas bantuan sosial pemerintah.
“Kebijakan ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik mengenai kelanjutan program bantuan bagi anak-anak kurang mampu,” ungkap Pramono saat mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2026).
“Saya memastikan seluruh siswa Sekolah Rakyat tetap menerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP demi menjamin pemenuhan kebutuhan dasar operasional pendidikan mereka.”
Hingga pertengahan tahun ini, upaya penjaringan anak jalanan di wilayah Jakarta terus digencarkan secara masif oleh tim di lapangan.
Sedikitnya terdapat 700 anak jalanan yang saat ini telah terjaring dan tercatat sebagai calon siswa potensial untuk gelombang perdana Sekolah Rakyat.
Program ini diproyeksikan tidak hanya memberikan pendidikan formal, melainkan juga pelatihan vokasi agar mereka mampu mandiri secara ekonomi setelah lulus kelak.
Ambisinya, di level daerah ini sejalan dengan akselerasi program serupa di tingkat nasional oleh pemerintah pusat.
Berdasarkan data pemutakhiran nasional, saat ini telah resmi beroperasi sebanyak 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
“Secara agregat, institusi alternatif ini telah mengasuh 15.945 siswa, yang didukung oleh performa 2.407 guru serta 4.442 tenaga kependidikan,” katanya.
Dari sisi akuntabilitas anggaran, proyek mercusuar di level daerah ini mendapatkan pengawasan ketat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
Lembaga auditor negara tersebut kini tengah mengawal ketat jalannya pembangunan infrastruktur fisik Sekolah Rakyat yang telah memasuki Tahap II.
Pengawasan ini dilakukan secara menyeluruh guna mencegah potensi penyimpangan anggaran serta memastikan tenggat waktu pengerjaan proyek berjalan sesuai rencana.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andika Wijaya, menilai rencana penyediaan lahan dan integrasi KJP ini merupakan langkah populis yang sangat krusial bagi penataan keadilan sosial.
Kendati demikian, dia mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar terjebak pada pembangunan fisik di atas lahan yang luas tersebut.
“Penyediaan delapan hektare lahan dan kepastian KJP adalah komitmen bagus, namun tata kelola kurikulum serta keberlanjutan operasional jangka panjang justru menjadi tantangan utamanya,” ujar Andika, pada Sabtu (5/7/2026).
Dia juga menekankan perlunya transparansi dan sinergi yang kuat antara Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan institusi pengawas seperti BPKP sejak tahap perencanaan awal.
Hal ini penting agar fasilitas yang dibangun tidak berujung menjadi proyek mangkrak yang menyedot anggaran daerah secara sia-sia.
Pengawasan yang transparan diharapkan mampu menjamin bahwa alokasi beasiswa KJP tepat sasaran bagi ratusan anak jalanan yang telah terjaring tersebut. (Artha Tidar)
