Wartatrans.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan agenda pembenahan perusahaan negara. Dari kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026), Prabowo menerima laporan mengenai perkembangan penataan dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sekaligus membahas percepatan hilirisasi sumber daya alam.
Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, jajaran Danantara, COO Danantara Dony Oskaria, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, penataan BUMN yang telah berjalan menunjukkan hasil signifikan. Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN disebut telah ditutup, dengan penghematan anggaran negara mencapai sekitar Rp50 triliun.
Namun, langkah tersebut belum berhenti. Pemerintah menargetkan sedikitnya 700 BUMN lainnya ditutup hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari proses konsolidasi dan penyederhanaan struktur perusahaan negara.
Jika target tersebut tercapai, restrukturisasi BUMN diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.
Bagi pemerintah, kebijakan tersebut bukan semata-mata soal mengurangi jumlah perusahaan negara. Penataan diarahkan untuk membangun struktur BUMN yang lebih sederhana, sehat dan profesional, sehingga perusahaan negara dapat bekerja lebih efektif dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” kata Teddy dalam keterangan resmi, Sabtu (5/9/2026).
Dari Efisiensi Menuju Nilai Tambah
Agenda yang dibahas Prabowo di Hambalang tidak berhenti pada restrukturisasi BUMN. Pemerintah juga menempatkan percepatan hilirisasi sebagai bagian penting dari transformasi ekonomi nasional.
Hilirisasi dipandang sebagai instrumen untuk mengubah pola pengelolaan sumber daya alam dari sekadar menjual bahan mentah menjadi menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi di dalam negeri.
Melalui percepatan tersebut, pemerintah menargetkan investasi dapat diperkuat, industri domestik berkembang, dan manfaat ekonomi dari kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat dirasakan lebih luas.
“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” ujar Teddy.
Dua agenda tersebut—perampingan BUMN dan percepatan hilirisasi—menunjukkan arah kebijakan ekonomi pemerintah yang berupaya menggabungkan efisiensi di sisi perusahaan negara dengan penciptaan nilai tambah di sektor riil.
Dengan struktur BUMN yang lebih ramping dan konsolidasi yang terus berjalan, pemerintah berharap perusahaan negara tidak lagi terbebani struktur yang tidak efisien. Di sisi lain, hilirisasi diharapkan menjadi mesin pertumbuhan baru melalui investasi, industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja.
Pertemuan di Hambalang itu sekaligus menjadi penegasan bahwa reformasi BUMN dan hilirisasi tidak berjalan sebagai dua agenda yang terpisah. Keduanya ditempatkan dalam satu kerangka besar: membuat aset dan sumber daya Indonesia menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.*** (MY)
