Wartarans.com, DEPOK – Pemerintah Kota Depok akhirnya mengucurkan ratusan miliar rupiah untuk memotong simpul kemacetan di Jalan Raya Sawangan yang lama dijuluki “Sawangan Kubro”. Proyek pelebaran Jalan Pemuda dan Engram resmi dimulai sebagai upaya memecah arus kendaraan yang selama ini menumpuk dari pertigaan Parung Bingung sampai pintu Tol Sawangan.
Wali Kota Depok Supian Suri menyebut langkah ini komitmen bersama pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Ini sebagai komitmen kita semua masyarakat Kota Depok, pemerintah, dewan dan Forkopimda untuk menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat, khususnya masalah Sawangan Kubro,” kata Supian, pada Rabu (17/6/2026).

Rinciannya, pembebasan lahan di Jalan Pemuda dan Engram menelan anggaran sekitar Rp40 miliar. Biaya konstruksi ditaksir Rp30 miliar. Pemkot Depok juga menyiapkan dana pembebasan lahan di pertigaan Parung Bingung, Pancoran Mas, sebesar Rp110 miliar. Jika dihitung sampai pintu tol Sawangan, total kebutuhan pembebasan lahan fisik Jalan Raya Sawangan diproyeksikan Rp330 miliar, dengan Rp50 miliar di antaranya untuk segmen Parung Bingung-Tol Sawangan.
Pembangunan Jalan Pemuda sepanjang sekitar 872 meter itu dirancang dengan Right of Way (ROW) atau ruang manfaat jalan 10,5 meter plus pedestrian di kiri-kanan. Jalan Engram mendapat ROW 11,5 meter dengan pedestrian satu sisi. Supian optimistis skema satu arah yang akan diberlakukan di Jalan Pemuda, Engram, dan Jalan Raya Muchtar bisa mengurai 75 sampai 80 persen beban lalu lintas. “Kalau saya hitung, mungkin kalau dipresentasekan 75 sampai 80 persen insyaallah sudah bisa terurai, yang penting masyarakat bisa mengikuti ketentuan, misalnya nanti satu arah ya jangan ngelawan arah,” ujarnya.
Pemkot masih berurusan dengan empat bidang tanah yang belum sepakat harga. Proses konsinyasi sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri Depok. Supian menyebut ini prosedur umum ketika negosiasi macet: uang ganti kerugian dititipkan ke pengadilan agar proyek kepentingan umum tetap jalan.
Namun,enurut lengamat lalu lintas perkotaan dari Universitas Indonesia, Harun Al Rasyid, menyampaikan catatan kritisnya pada Selasa (16/6/2026), sehari sebelum pernyataan wali kota, dalam diskusi daring yang digelar Forum Warga Depok. Menurutnya, pembukaan Jalan Pemuda-Engram memang memberi alternatif, tapi tidak menyentuh akar masalah Jalan Raya Sawangan. Kemacetan “Sawangan Kubro” bukan hanya soal lebar badan jalan, melainkan pertemuan tiga tarikan besar: permukiman padat Bedahan-Bojongsari, koridor niaga Parung Bingung, dan gerbang Tol Sawangan yang memaksa kendaraan keluar-masuk dalam jarak pendek.
Data Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 2025 menunjukkan volume kendaraan di Jalan Raya Sawangan pada jam puncak pagi mencapai 3.800 satuan mobil penumpang per jam, jauh di atas kapasitas ideal jalan kolektor primer selebar 7 meter tanpa lajur khusus. Sementara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok mencatat rasio kendaraan bermotor terhadap panjang jalan di Depok naik dari 0,92 pada 2020 menjadi 1,18 pada 2025. Artinya, setiap meter jalan kini menanggung beban lebih banyak kendaraan dibanding lima tahun lalu.
Harun menyoroti skema satu arah yang digadang-gadang Pemkot. “Satu arah memang menaikkan kecepatan, tapi kalau titik putar tidak didesain benar, kemacetan hanya pindah ke turunan Tugu Sawangan dan Jalan Raya Muchtar,” katanya. Ia mengingatkan pengalaman di Jalan Margonda Raya: pelebaran dan satu arah menurunkan waktu tempuh sementara, lalu kembali padat setelah pertumbuhan kendaraan menyerap ruang baru dalam dua tahun.
Yang belum terlihat dari rencana Rp330 miliar ini adalah integrasi angkutan umum. Depok belum memiliki Bus Rapid Transit (BRT) atau rel ringan Light Rail Transit (LRT) yang menembus koridor Sawangan-Bojongsari. Moda Transportasi Jakarta (Transjakarta) baru menjangkau perbatasan. Tanpa pengalihan 20-30 persen pengguna kendaraan pribadi ke angkutan massal, kata Harun, setiap pelebaran jalan akan cepat “dihabisi” pertumbuhan kendaraan baru.
Mahal di Pembebasan, Murah di Manajemen
Dari total anggaran, lebih dari 85 persen habis untuk pembebasan lahan. Komposisi ini khas proyek jalan di perkotaan padat, tapi juga rawan. Tercatat di banyak kota, setiap kenaikan 10 persen kapasitas jalan tanpa kontrol permintaan justru memicu kenaikan 6-9 persen volume kendaraan dalam 3 tahun, fenomena yang disebut induced demand atau permintaan yang dibangkitkan.
Pemkot menargetkan “Sawangan Kubro” berkurang 75-80 persen. Target itu hanya realistis bila tiga hal jalan beriringan: penegakan satu arah, larangan parkir bahu jalan, dan jadwal angkutan umum yang bisa diandalkan. Jika tidak, Rp300 miliar lebih akan berubah menjadi ruang aspal baru yang segera penuh lagi.
Supian berjanji simulasi sudah diuji: kendaraan dari Bedahan diarahkan berputar lewat Engram sebelum masuk Sawangan. Uji lapangan setelah jalan rampung akan menjadi penentu. Bagi warga Depok, “Sawangan Kubro” bukan sekadar julukan. Ia cermin mahalnya kota yang terlambat menata ruang, dan mahalnya pula harga menebus keterlambatan itu.*** (Artha Tidar)

























