Wartatrans.com, BOGOR — Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos, menyoroti kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Kabupaten Bogor.
Sebagai daerah dengan karakter geografis yang memiliki kawasan pegunungan, perbukitan, daerah aliran sungai, serta kawasan dengan tingkat perkembangan permukiman yang cukup pesat, Kabupaten Bogor dinilai membutuhkan strategi mitigasi bencana yang terintegrasi dan tidak bersifat reaktif.
Haji Fikri yang juga merupakan mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap arah pembangunan agar tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi sekaligus memperkuat ketahanan wilayah serta menjaga kualitas lingkungan.
“Menurut saya, evaluasi paling mendesak adalah memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Bogor tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan, tetapi juga mempertimbangkan ketahanan wilayah dan kualitas lingkungan,” kata Haji Fikri.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor, harus memiliki ukuran keberhasilan yang lebih luas. Infrastruktur tidak cukup hanya selesai dibangun, tetapi harus mampu membuka akses masyarakat, menopang aktivitas ekonomi, sekaligus aman dan memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Haji Fikri menilai persoalan banjir, longsor, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), berkurangnya kawasan resapan, hingga persoalan tata ruang harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan sejak awal dan itu harus dimulai dari meja perencanaan.
Ia mengingatkan agar pembangunan yang dilakukan hari ini tidak justru menciptakan persoalan baru bagi masyarakat dan generasi mendatang. Karena itu, kesiapan menghadapi bencana menurutnya tidak boleh hanya diukur dari seberapa cepat pemerintah merespons ketika bencana telah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa serius pemerintah mencegah dan mengurangi risiko sebelum bencana terjadi.
“Kita jangan hanya sibuk ketika banjir sudah terjadi atau ketika longsor sudah menutup akses masyarakat. Yang harus diperkuat adalah bagaimana risiko itu bisa dikurangi sejak awal melalui perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Haji Fikri menegaskan, Pemprov Jawa Barat bersama Pemkab Bogor perlu memastikan seluruh kebijakan pembangunan memiliki perspektif mitigasi bencana.
Mulai dari tata ruang, sistem drainase, kondisi daerah aliran sungai, perlindungan kawasan resapan air, pembangunan infrastruktur, hingga pengawasan terhadap perkembangan kawasan permukiman harus ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang saling terintegrasi.
“Tata ruang, drainase, kondisi daerah aliran sungai, kawasan resapan, sampai pengawasan pembangunan harus terintegrasi,” katanya.
Politisi PKS tersebut juga mengingatkan bahwa mitigasi bencana bukan semata-mata menjadi tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Menurutnya, BPBD memang memiliki peran penting dalam penanganan kedaruratan dan koordinasi ketika bencana terjadi. Namun, pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab lintas sektor yang harus dimulai sejak pemerintah menyusun kebijakan pembangunan.
“Mitigasi bencana bukan hanya urusan BPBD ketika bencana terjadi. Mitigasi harus dimulai dari meja perencanaan pembangunan,” tegas Haji Fikri.
Ia berharap Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bogor dapat memperkuat koordinasi dalam menyusun peta risiko, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, memperkuat sistem peringatan dini, serta memastikan pembangunan infrastruktur memperhitungkan karakteristik dan risiko bencana di masing-masing wilayah.
Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan bencana tidak berhenti pada persoalan tanggap darurat, tetapi juga mencakup pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko, hingga pemulihan pascabencana.
Haji Fikri berharap pemerintah menjadikan semangat kemerdekaan sebagai dorongan untuk menghadirkan pembangunan yang benar-benar memberikan rasa aman dan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan negara menghadirkan lingkungan yang aman, sehat, berkelanjutan, serta mampu melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana.
“Pembangunan Jawa Barat ke depan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Kita ingin infrastrukturnya kuat, lingkungannya terjaga, masyarakatnya aman, dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Haji Fikri.
Ia menambahkan, Kabupaten Bogor memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Namun, pertumbuhan tersebut harus berjalan seimbang dengan daya dukung lingkungan dan kemampuan wilayah dalam menghadapi risiko bencana. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan pada hari ini, tetapi juga membangun ketahanan wilayah untuk masa depan.
“Bagi saya, pembangunan yang baik bukan hanya yang terlihat besar secara fisik, tetapi yang mampu bertahan, memberikan manfaat, menjaga lingkungan, dan membuat masyarakat merasa aman,” pungkasnya.*** (Dull)
