Wartatrans.com, ACEH TENGAH — Aliansi Relawan Wilayah Tengah Aceh (ARA) menggelar kegiatan silaturahmi yang dibalut diskusi bertajuk “Mupakat Rakyat: Percepatan Penanganan Bencana Aceh” di Gedung Galeri Gayo Hatta Kalanami Usman Nuzuly, Lukup Badak. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi sekaligus evaluasi terhadap penanganan bencana di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Puluhan relawan dari berbagai simpul yang telah bergerak sejak 27 November 2025 hadir dalam forum tersebut. Hingga kini, upaya penanganan telah memasuki kurang lebih 137 hari pasca bencana. Diskusi berlangsung secara terbuka dan demokratis, di mana peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman lapangan, masukan, serta alternatif solusi.
Sejumlah tokoh relawan hadir sebagai pemantik diskusi, di antaranya Wahyu dari IHCP, Yunadi HR selaku Koordinator ARA, serta Yan Budiyanto dari Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Dalam forum itu, mayoritas peserta menyuarakan harapan agar proses percepatan penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat dan transparan.
Yan Budiyanto secara terbuka mengungkapkan ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana. “Kami di lapangan belum melihat adanya grand design yang jelas untuk pemulihan jangka panjang,” ujarnya.
Selain itu, para relawan menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur, khususnya akses transportasi utama seperti jembatan dan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten. Mereka mendesak agar pembangunan dilakukan secara permanen guna mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa bencana susulan masih terus terjadi. Banjir kembali melanda sejumlah di wilayah Tengah Aceh, menyebabkan beberapa kampung terisolasi setelah jembatan darurat kembali putus. Akses melalui jalur Weh Porak menuju Bireuen juga dilaporkan lumpuh akibat hujan selama dua hari berturut-turut.
Tak hanya itu, jembatan darurat di Burlah, Kecamatan Ketol, kembali terputus diterjang banjir, mengakibatkan akses menuju empat desa terhenti total. Warga pun berharap adanya pembangunan jembatan permanen sebagai solusi jangka panjang.
Para relawan menilai, bencana yang berulang sejak akhir 2025 hingga awal 2026 seharusnya menjadi momentum untuk membangun sistem mitigasi yang lebih kuat, bukan sekadar memperbaiki kerusakan yang sama secara berulang.
Minimnya perencanaan besar atau grand design pasca bencana pun memunculkan pertanyaan kritis terhadap keseriusan pemerintah dalam membangun pemulihan berkelanjutan. Jika kondisi ini terus berlanjut, para relawan mengingatkan bahwa yang terjadi bukan hanya bencana alam, melainkan kegagalan tata kelola.
“Yang paling dirasakan masyarakat saat ini bukan hanya dampak banjir atau longsor, tetapi ketidakpastian,” menjadi salah satu benang merah dalam diskusi tersebut.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan halal bihalal, memperkuat solidaritas antarrelawan yang selama ini terlibat langsung dalam penanganan bencana di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah.*** (Jasa/Irwan)
