Oleh: Kamaruzzaman
Wartatrans.com, BANDA ACEH — Siang jelas sore, empat seniman berjumpa di galeri Apotek Warna, kawasan Jalan Pendidikan, Punge Jurong. Percakapan diawali dengan kiprah berkesenian khususnya seni rupa dalam dimensi Aceh sebagai entitas dan terminologi kebangsaan dalam wacana demokrasi Indonesia, Minggu (26/7/2026).
“Kami hanya bercerita, bukan sedang memberontak sejenak, mari bercakap tentang seni, sejarah, dan demokrasi,” ungkap Kamar Agam melalui media ini.
Ditemani kopi Rimba Kopi, narasi perbincangan juga diselingi makan siang rendang sapi ala Aceh dan cemilan tempe goreng dan sala laweak khas Padang Pariaman.
Keempat seniman; Din Saja (penyair), Iswadi Basri (pelukis), Kamar Agam (pelukis juga pelaku filantropi Gayo) serta Muhrain (seniman/kritikus).
Keempat sosok lintas umur ini membahas luasnya dimensi seni rupa, dalam bagian-bagian diskusi tentang jejak masa lalu Aceh yang sering diperdebatkan, dan tentang hari ini yang sama-sama dijalani.
“Sejarah tidak pernah lahir dari satu suara. Ia disusun oleh banyak kisah, banyak air mata, dan banyak sudut pandang. Karena itu, jangan meminta kami melupakan apa yang kami lihat, kami dengar, dan kami rasakan,” ujar Kamar melanjutkan.
“Jika menurut para penikmat seni melihat pemikiran seniman adalah sebagai perwujudan paham yang idealitas, itulah kebenaran, silakan pegang erat keyakinan itu,”terangnya.
Namun, jangan paksa kami untuk menemukan kebenaran yang sama. Sebab kebenaran yang dipaksakan sering kali kehilangan maknanya.
Pemberontakan melalui karya seni adalah upaya ekstra yang dilakukan oleh para seniman agar berdemokrasi tidak mati sebagai ideologi semata, namun membentuk nilai karya seni yang dihasilkan dalam ragaman perwujudannya.
Demokrasi untuk Siapa?
Demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang siapa yang bersedia mendengar.
Demokrasi bukan memaksa semua orang berpikir sama, tetapi memberi ruang agar setiap orang dapat menyampaikan pikirannya dengan bermartabat.
Biarlah waktu yang menguji setiap cerita. Biarlah sejarah yang menilai setiap langkah.
“Kami akan tetap berkarya, tetap bercerita, dan tetap menjaga akal sehat,” pungkas Kamar.
Ketika suatu hari para seniman berjumpa di persimpangan jalan, mereka akan tetap saling tersenyum, saling berjabat tangan kalian dengan hormat.
Karena bagi seniman, berbeda pandangan bukan alasan untuk saling membenci.
Perbedaan adalah ruang untuk saling memahami, bukan saling meniadakan. Selebihnya, biarlah sejarah dan waktu yang berbicara.
Apotek Warna sebagai tempat temu seniman kali ini merupakan wadah bagi perjalanan proses berkarya para perupa, berdiei sejak 2008, di Darussalam, pencetusnya antaranya: Safrizal, Iswadi Basri, Touris Mustafa, Jimmy.
Wadah seni Apotik Warna telah berkiprah bersama membangun sinergi seni rupa di Aceh, tokoh muda seni rupa di Aceh yang pernah dan masih aktif bersama wadah ini adalah seperti Olex, Safrizal, Faisal Benjamin, Teuku Firnanda.
Iswadi menyebutkan bahwa mural sejak 2010 masih kurang diminati, namun setelahnya, mural mulai berkembang dan berhasil menjadi salah satu item yang diminati. Bahkan sangat membantu menjadi income bagi para perupa, khususnya di Kota Banda Aceh.
Bagaimana cara berdemokrasi di komunitas?
“Suara bersama lebih menjadi inspirasi, demokrasi wujudnya lebih pada penghargaan yang sama pada setiap perupa,” jelas Iswadi.
“Swa-kelola, kuat dengan persatuan, diskusi dan silaturahmi dan rutinitas para perupa yang saling mengapresiasi juga pendampingan,” lanjutnya.
“Apotek Warna bahkan tidak membuat sistem baku, job-job dari para peminat seringnya dituntaskan dalam sinergi perupa kita l, akhirnya bertumbuh bersama dan berhasil menjadi wadah yang progresif,” lanjutnya.
Sementara itu, demokrasi bagi Din Saja, sistem demokrasi Islam lebih tepat dijalankan daripada pemikiran sistem demokrasi ala Barat , dan salah satu paling layak dipertimbangkan seperti yang dipakai oleh Iran di masa kini.
Pandangan Din, didasari bahwa keberadaan demokrasi di Indonesia kian terlihat rapuh dan tidak berhasil membangun bangsa sebagai deteminan ideologi.
Katanya, demokrasi kita harusnya wujud dalam keseharian, hidup dalam lingkungan dan berkelanjutan dalam generasi masa depan, namun baginya, hal itu malah kian berjarak dan terlepas.
Beda pula dengan pandangan Muhrain, yang mengangkat Piagam Madinah sebagai instrumen institusi bernegara yang telah usai dan lengkap.
“Seharusnya, Indonesia sebagai negara paling banyak pemeluk Islamnya dengan peringkat satu negara yang warganya muslim terbanyak sudah patut menjadikan Piagam Madinah ideologi bernegara,” ungkap Muhrain.
Perdebatan tentang demokrasi dan tentang kebebasan termasuk dalam karya seni dan proses kreatifnya seharusnya berkiblat kepada nilai-nilai yang telah ada.***
