Wartatrans.com, SEMARANG — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar memuji Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi yang bertindak progresif, agresif, inovatif, dan kreatif dalam mengentaskan kemiskinan. Pemprov Jateng dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan.
Hal ini diutarakan Cak Imin dalam Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Graha Wisata Niaga Solo, Jumat (04/09/2026). “Angka kemiskinan di Jawa Tengah terus mengalami penurunan. Giat pemberdayaan ini adalah orientasi yang sangat diharapkan,” ungkapnya.
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), tren penurunan kemiskinan Jateng berlangsung konsisten. Dari 11,8 persen pada 2021 menjadi 9,21 persen pada Maret 2026. Secara global dalam satu semester terakhir, angka kemiskinan Jateng turun 0,18 poin. Jumlah ini setara dengan 59,39 ribu penduduk yang berhasil keluar dari kemiskinan.
Dalam kesempatan sama, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan bahwa capaian menurunkan angka kemiskinan tidak lahir dari satu program maupun satu institusi. Pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, BUMN dan BLUD, dunia usaha, perguruan tinggi, aparat kewilayahan, hingga masyarakat dilibatkan untuk memastikan intervensi kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus bergerak bersama untuk menangani kemiskinan. Dan kita semua harus melihat keluarga miskin secara utuh. Intervensi jangan berhenti pada perbaikan rumah tidak layak huni. Setelahnya, pemerintah juga harus memetakan persoalan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan perlindungan sosial seluruh anggota keluarga,” ujar Luthfi.
Pujian Cak Imin terhadap Ahmad Luthfi, ternyata berbanding terbalik dengan sebagian warga Jateng. Kebanyakan mereka sinis dengan mengatakan tidak punya Gubernur. Alasannya, Luthfi tidak selalu hadir saat masyarakat mengalami masalah. Aliansi Forum Kamisan (AFK) yang mengaku mewakili rakyat mengatakannya pada Minggu (06/09/2026). Telah puluhan kali pihaknya demo menyalurkan aspirasi tapi tidak sekalipun ditemui sang Gubernur Jateng.
“Contoh lain ada pada proyek geothermal gunung Ungaran. Sudah ramai pro kontranya hingga nasional, tapi belum ada tanggapan langsung dari Gubernur selaku pemerintah. Lihat pula Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menyalurkan aspirasinya ke Jakarta lanjut Bandung. Kenapa tidak ke Gedung Berlian Semarang tempat Gubernur Jateng ngantor ? Sepertinya betul sinisme warga Jateng bahwa wilayah ini tidak punya Gubernur,” seru Agung Priambodo dedengkot AFK.*** (Slamet Widodo)
