Wartatrans.com, TAKENGON — Rencana pelaksanaan event pacuan kuda yang akan digelar Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menjelang Idul Adha 1447 Hijriah menuai protes dari sejumlah kalangan masyarakat.
Penolakan tersebut muncul karena kondisi sebagian warga dinilai belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana yang terjadi pada November 2025 lalu.
Masyarakat terdampak menilai, pelaksanaan kegiatan budaya saat ini belum menjadi prioritas utama.
Salah seorang warga terdampak di wilayah Linge, Junaifi, menyampaikan kekecewaannya terhadap rencana tersebut. Ia juga mempertanyakan langkah pemerintah daerah yang menggagas public hearing terkait pelaksanaan pacuan kuda.
“Masih banyak hal mendesak pascabencana yang harus segera dibenahi oleh pemerintah,” ujar Junaifi.
Menurutnya, wacana public hearing justru berpotensi menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat yang saat ini membutuhkan ketenangan dan kepastian pemulihan.
“Jangan sampai masyarakat justru dibenturkan antara yang pro dan kontra,” katanya.
Ia menegaskan, kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah percepatan perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan yang masih mengalami kerusakan.
Beberapa akses penting, seperti ruas jalan Takengon–Bintang dan Seule–Simpil, disebut masih membutuhkan penanganan serius agar aktivitas ekonomi warga dapat kembali berjalan normal.
Selain itu, akses menuju sentra produksi masyarakat juga dinilai belum sepenuhnya tersentuh perbaikan.
“Yang kami butuhkan bukan hiburan, tapi perbaikan jalan dan jembatan agar ekonomi bisa kembali bergerak,” tegasnya.
Sebagai perwakilan pemuda dari Kampung Bintang, Junaifi menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan pacuan kuda dalam waktu dekat hingga kondisi akses lintasan dinilai aman dilalui.
“Kami menolak pacuan kuda digelar sebelum jalan Takengon–Bintang dan Bintang–Serule benar-benar aman. Utamakan keselamatan sebelum healing,” pungkasnya.*** (Kamaruzzaman)
