Wartatrans.com, JAKARTA — Ada satu nalar yang sejak lama mengusik pikiran saya. Banyak orang bercita-cita menjadi ASN, birokrat, masuk BUMN, bahkan menjadi anggota DPR atau DPD. Tentu tidak semuanya demikian, tetapi dalam praktiknya sering muncul persepsi bahwa jalur-jalur tersebut dianggap sebagai pintu menuju kekuasaan, akses, dan peluang yang berdekatan dengan kolusi maupun korupsi.
Di sisi lain, dalam berbagai organisasi pengusaha seperti HIPMI maupun KADIN, tidak sedikit pelaku usaha yang menggantungkan bisnisnya pada proyek pemerintah dan tender-tender negara. Seolah menjadi pengusaha bukan lagi tentang menciptakan nilai, melainkan tentang mendapatkan akses.
Saya teringat tahun 1991 ketika mendapat motivasi untuk bergabung dengan HIPMI dari Bambang Yogasoegama bersama Anton Riyanto dari Ritra Cargo. Saat itu saya memiliki pandangan yang mungkin dianggap berbeda.
Saya berteriak lantang:
“Kalau mau jadi pengusaha, kudu punya produk. Masuk pasar!”
Bagi saya, inti kewirausahaan adalah menciptakan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Produk itulah yang harus diperjuangkan agar diterima pasar. Keuntungan datang dari nilai yang diciptakan, bukan dari kedekatan dengan kekuasaan.
Namun pandangan itu rupanya dianggap terlalu idealis oleh sebagian kawan. Salah seorang teman seangkatan yang kini memiliki kekayaan hingga triliunan rupiah pernah berkomentar kepada saya:
“Narlis, lo terlalu idealis.”
Mungkin benar. Tetapi hingga hari ini saya tetap meyakini bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghasilkan produk, inovasi, dan karya yang mampu bersaing di pasar.
Saat itu saya banyak memperhatikan bagaimana pemerintah Tiongkok mendorong rakyatnya untuk memproduksi barang dan membangun industri. Kekayaan didorong lahir dari proses produksi dan perdagangan. Masyarakat dimotivasi untuk menciptakan nilai tambah, bukan sekadar menjadi perantara atau pemburu rente.
Saya sering bercanda, lebih baik kaya karena berhasil menjual produk ke pasar dunia daripada membeli mobil mewah hanya karena sukses menjadi makelar proyek.
Semalam saya kembali bertemu dengan Bambang Yogasoegama. Sebagai pebisnis, beliau juga mengalami pasang surut usaha. Ada masa jatuh, ada masa bangkit. Namun satu hal yang saya amati tidak pernah berubah: konsistensinya dalam membangun dan memasarkan produk.
Dari pertemuan itu saya kembali diingatkan bahwa esensi kewirausahaan bukanlah berburu kedekatan dengan kekuasaan, melainkan keberanian menciptakan sesuatu yang bernilai dan memperjuangkannya hingga diterima pasar.
Karena pada akhirnya, sebuah bangsa tidak akan menjadi besar hanya karena banyaknya proyek yang dibagikan. Bangsa menjadi besar ketika semakin banyak warganya mampu menghasilkan produk, membuka pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun kemandirian ekonomi.
Dan bagi saya, prinsip itu masih sama sejak 1991 hingga hari ini: Pengusaha sejati kudu punya produk, lalu masuk pasar.***
Jakarta 2026.
