Wartatrans.com, JAKARTA — Di banyak daerah penghasil sawit, ada gejala lama yang terus berulang: ketika muncul isu kebijakan baru, ketika ada kabar perubahan pajak, atau sekadar rumor pasar global, para toke tandan sawit buru-buru menurunkan harga beli ke petani. Belum apa-apa, harga sudah dipotong Rp300 sampai Rp1.000 per kilogram.
Cepat sekali mereka panik. Cepat sekali mereka menghukum petani.
Padahal, kalau kita membaca keadaan secara utuh, harga CPO dunia sedang tinggi. Permintaan ekspor masih kuat. Kebutuhan dalam negeri juga meningkat karena kebijakan B-50 yang membutuhkan pasokan sawit lebih besar. Secara logika pasar, mestinya petani ikut menikmati momentum ini. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya: petani kembali dijadikan bantalan pertama setiap ada kekhawatiran.
Inilah watak dagang yang menurut saya bermasalah. Mental takut miskin.
Mereka sudah bertahun-tahun menikmati kekayaan dari tanah, dari kebun, dari keringat para petani kecil. Badan makin tambun, gudang makin penuh, kendaraan makin mahal. Tetapi rasa takut rugi tetap menjadi watak utama. Bahkan sebelum rugi benar-benar datang, mereka lebih dahulu menginjak warga di bawah.
Yang dipikirkan bukan bagaimana berbagi risiko, melainkan bagaimana menyelamatkan margin sendiri secepat mungkin.
Padahal ekonomi daerah tidak akan sehat jika rantai niaga dikuasai mental seperti ini. Petani selalu ditekan saat harga turun, tetapi tidak pernah benar-benar ikut menikmati saat harga naik. Ketika untung besar datang, keuntungan menumpuk di segelintir tangan. Namun ketika ada potensi tekanan pasar, rakyat kecil yang pertama diminta menanggung beban.
Lalu kita heran mengapa ketimpangan di daerah penghasil sawit tidak pernah selesai.
Karena itu saya sering mengatakan: jangan sampai pejabat daerah, anggota DPRD, atau elite lokal ikut latah menjadi “cemen” seperti ini. Jabatan publik bukan alat untuk ikut menjaga ketakutan para pemodal, melainkan memastikan keadilan ekonomi tetap berjalan.
Negara harus hadir membaca situasi secara jernih. Kalau harga global bagus, kalau permintaan meningkat, maka petani juga berhak menikmati harga yang layak. Jangan setiap ada desas-desus kebijakan, yang langsung dipotong justru penghasilan rakyat kecil.
Keberanian ekonomi itu diuji saat situasi belum pasti. Bukan dengan buru-buru menekan yang lemah.
Sebab daerah yang kuat bukan daerah yang hanya kaya sumber daya, melainkan daerah yang punya keberanian moral untuk tidak terus-menerus membebankan ketakutan elite kepada rakyatnya.***
Jakarta – 2026.
