JAKARTA — Bahasa Betawi telah menjadi bagian penting dari kebudayaan populer Indonesia. Ungkapan “elu-gue” atau “lu-gua”, yang dahulu lekat dengan pergaulan masyarakat Betawi, bahkan ikut dikenal luas di berbagai daerah melalui film, televisi, radio, dan tokoh-tokoh Betawi.
Namun, menurut sastrawan dan budayawan Betawi Chairil Gibran Ramadhan (CGR), meluasnya penggunaan ungkapan tersebut tidak berarti menghapus batas adab dan etika dalam penggunaannya.
Pendiri Betawi Institute, Poestaka Betawi, Penerbit Padasan, Padasan Pictures, sekaligus penggagas dan pemimpin redaksi Jurnal Stamboel itu menyampaikan pandangannya saat ditemui di kediamannya, Senin (21/9/2026).
Bagi CGR, persoalannya bukan pada keberadaan “elu-gue” sebagai bagian dari bahasa pergaulan, melainkan ketika ungkapan tersebut digunakan tanpa mempertimbangkan siapa lawan bicara, tempat, situasi, dan hubungan sosial.
“Sebagai orang Betawi, saya berterima kasih kepada sosok Benyamin Sueb, Kasino Warkop DKI lewat tokoh Sanwani, dan Dicky Zulkarnaen pemeran Si Pitung, yang sejak era 1970-an hingga 1980-an membawa Betawi ke tingkat nasional. Salah satunya mengenalkan sebutan ‘elu-gue’ atau ‘lu-gua’,” ujar CGR.
Menurutnya, popularitas ungkapan tersebut pada era 1980-an bahkan menjalar ke berbagai stasiun radio swasta, bukan hanya di DKI Jakarta tetapi juga di sejumlah daerah. “Elu-gue” kemudian dianggap sebagai salah satu penanda Jakarta sebagai ibu kota.
Fenomena tersebut, kata dia, pada zamannya merupakan perkembangan yang positif karena memperkenalkan kekayaan bahasa Betawi kepada masyarakat luas.
Tetapi, CGR menegaskan, bahasa memiliki konteks sosial. Sebuah ungkapan yang tepat digunakan dalam pergaulan informal belum tentu pantas dibawa ke ruang resmi.
“‘Elu-gue’ atau ‘lu-gua’ itu ada adabnya, ada etikanya. Tidak bisa kepada sembarang orang, tidak bisa kepada semua orang. Perlu melihat umur kawan bicara, hubungan dengan kawan bicara, waktu, dan tempat penggunaannya,” katanya.
Pandangan tersebut sebelumnya telah ia tuangkan dalam catatan budaya berjudul “Bahasa Diri Orang Betawi”, yang dimuat dalam bukunya Kembang Kelapa: Setangkle Catatan Budaya Betawi ~ Dari Batavia Sampai Jakarta, terbitan Padasan pada 2016. Buku tersebut hingga Juni 2026 telah mengalami cetak ulang sebanyak 11 kali.
CGR mengatakan, kritiknya tidak diarahkan terhadap penggunaan “elu-gue” dalam kehidupan sehari-hari, siaran radio anak muda, maupun karya budaya populer. Menurutnya, bahasa pergaulan memiliki ruangnya sendiri.
Yang menjadi perhatiannya adalah ketika ragam bahasa tersebut masuk ke forum-forum yang memiliki dimensi formal dan simbolik, termasuk acara kenegaraan, siaran televisi dalam acara resmi, serta komunikasi pejabat publik.
“Secara adab dan etika, tidak pantas seorang menteri, wakil menteri, staf khusus dan staf ahli menteri, bahkan presiden, menggunakan ‘elu-gue’ atau ‘lu-gua’ di media massa dan acara kenegaraan. Dalam percakapan keseharian saja tidak pantas,” ujarnya.
CGR menilai, persoalan bahasa tidak semata-mata menyangkut pilihan kata, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap ruang komunikasi dan posisi seseorang dalam masyarakat.
Karena itu, ia berharap penggunaan “elu-gue” dan “lu-gua” dapat kembali ditempatkan sesuai konteksnya. Ia merujuk pada praktik penggunaan bahasa di ruang publik pada era 1970-an dan 1980-an, ketika menurutnya batas antara bahasa pergaulan dan bahasa resmi masih lebih tegas.
Ia mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab lebih besar dalam penggunaan bahasa karena setiap ucapan mereka tidak hanya didengar oleh lawan bicara, tetapi juga menjadi konsumsi masyarakat luas.
CGR sendiri dikenal sebagai sastrawan dan budayawan Betawi yang karya-karyanya telah dikoleksi Universiteit Leiden, Belanda. Alumnus IISIP Jakarta tersebut tercatat sebagai sastrawan Betawi pertama dan terakhir yang pernah menjadi redaktur sastra di Majalah Sastra Horison. Ia juga pernah tiga kali berkongsi dengan Kerajaan Belanda dalam penerbitan genre Sastra Indisch.
Bagi CGR, menjaga bahasa bukan berarti menolak perkembangan zaman. Justru, menurutnya, setiap bahasa dan ungkapan perlu ditempatkan secara proporsional agar identitas budaya tetap hidup tanpa kehilangan adab dalam ruang sosial.
Bahasa Betawi, katanya, boleh terus berkembang dan dikenal luas. Tetapi ketika memasuki ruang resmi, ada konteks, penghormatan, dan etika yang tetap perlu dijaga.*** (Septi)
