Wartatrans.com, BOGOR — Persoalan sampah menjadi salah satu tantangan serius Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk besar dan menghasilkan timbulan sampah dalam jumlah tinggi setiap harinya.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos, mendorong perubahan pola pengelolaan sampah agar tidak hanya bergantung pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), tetapi dimulai sejak dari sumbernya.
Menurut H. Fikri, keterbatasan lahan membuat penambahan kapasitas TPA bukan solusi jangka panjang. Karena itu, masyarakat perlu dilibatkan sejak tingkat rumah tangga melalui pemilahan, pengurangan, pengolahan dan daur ulang sampah.
“Seberapa besar pun TPA yang disediakan, pada akhirnya akan memiliki keterbatasan. Tidak ada cara lain, penanganan sampah harus melibatkan masyarakat sejak dari hulunya, yaitu rumah tangga.” kata H. Fikri, Selasa (6/10/2026).
Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah yang menghadapi tantangan tersebut. Dengan jumlah penduduk lebih dari 5,7 juta jiwa, volume sampah yang dihasilkan mencapai ribuan ton setiap hari. Kondisi ini menuntut kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan.
H. Fikri juga mendorong penguatan komunitas peduli lingkungan dan bank sampah sebagai bagian dari solusi. Menurutnya, sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dipilah dan didaur ulang sehingga tidak seluruhnya berakhir di TPA.
Upaya tersebut sejalan dengan Raperda tentang Pemberdayaan Komunitas dalam Pengelolaan Sampah yang diinisiasi Komisi IV DPRD Jawa Barat. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat peran masyarakat sekaligus memberikan landasan bagi kolaborasi pemerintah dan komunitas dalam menangani persoalan sampah dari hulu.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat juga tidak bisa berjalan sendiri. Kuncinya adalah kolaborasi,” tegas H. Fikri.
Sebagai wakil masyarakat Dapil 6 Kabupaten Bogor, H. Fikri berharap pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat menjadi gerakan bersama dan menjadi bagian dari solusi menuju Jawa Barat yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.*** (Dull)
