Wartatrans.com, JAKARTA — Sebanyak 70 tokoh nasional, akademisi, dan pemimpin organisasi kemasyarakatan Aceh berkumpul dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Perempuan Aceh Bicara: Menyatukan Aspirasi, Menguatkan Peran Strategis Perempuan Aceh: Mengintegrasikan Keunggulan Syariah dan Modernitas Global” di Wisma Taman Iskandar Muda (TIM), Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan secara kolaboratif oleh Perkumpulan Tiara Indonesia Gemilang, Majelis Adat Aceh (MAA) Perwakilan Jakarta, dan Perkumpulan HIKMAH tersebut menjadi forum untuk menghimpun gagasan dan merumuskan “Peta Jalan Perempuan Aceh 2045”.
Hadir sejumlah tokoh Aceh dan akademisi di Jakarta, antara lain Dr. Mustafa Abubakar, Dr. Tjut Rifameutia, M.A., Dr. Teuku Riefky, Cut Ellyzar Banta Ali, Pocut Haslinda Syahrul, Liza Mustafa, Prof. Marlinda Purnomo, Prof. Meutia, Prof. Dr. Umaimah Wahid, Prof. Dr. TB Massa Djafar, dan Prof. Dr. Ir. Hammam Riza.
Menggali Kembali Jejak Kepemimpinan Perempuan Aceh
Ketua MAA Perwakilan Jakarta, Dr. Ir. Surya Darma, MBA, dalam pembukaan FGD menegaskan bahwa sejarah Aceh menunjukkan perempuan memiliki posisi penting dalam kepemimpinan, ketatanegaraan, militer, dan keilmuan.
Ia menyebut sejumlah figur sejarah, antara lain Ratu Nahrasiyah, Laksamana Keumalahayati, dan Sultanah Safiatuddin, sebagai bagian dari sejarah panjang kepemimpinan perempuan Aceh.
“Perempuan Aceh dalam sejarah bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar utama ketatanegaraan, militer, dan keilmuan.”
Menurut Surya Darma, pengalaman sejarah tersebut perlu direfleksikan dalam konteks kekinian. Perempuan Aceh, katanya, perlu semakin berperan sebagai subjek dalam pengambilan keputusan publik, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebijakan digital.
Sementara itu, tokoh nasional Aceh Dr. Mustafa Abubakar menyoroti perlunya mempersempit kesenjangan antara potensi perempuan Aceh dan keterwakilannya dalam ruang pengambilan kebijakan.
“Sejarah membuktikan bahwa perempuan Aceh memiliki daya juang dan kapasitas kepemimpinan yang luar biasa. Namun saat ini, kita melihat ada ketimpangan,” ujarnya.
Ia mendorong perempuan Aceh untuk memperkuat kapasitas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, sembari tetap berpijak pada nilai adat dan syariat Islam.
Empat Agenda Strategis
Dari dua sesi panel, FGD menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang mencakup ketahanan keluarga, syariah, ekonomi, teknologi, hingga literasi digital.
Pertama, ketahanan keluarga dan pengasuhan berbasis digital.
Pakar psikologi nasional Elly Risman, Psi. dan Dr. Tjut Rifameutia, M.A., mantan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, menekankan pentingnya keluarga sebagai fondasi pembentukan generasi Aceh.
Pengasuhan anak dinilai perlu dilakukan secara kolaboratif antara ayah dan ibu. Dalam menghadapi perkembangan teknologi, orang tua juga dituntut memahami dan mendampingi anak secara lebih aktif.
Tjut Rifameutia memperkenalkan enam prinsip pengasuhan digital, yakni Hadir, Pahami, Sepakati, Mendampingi, Melatih, dan Meneladani.
Kedua, reinterpretasi syariah dan penguatan akses layanan publik.
Dosen Magister Resolusi Konflik USK, Ir. Suraiya Kamaruzzaman, M.T., memaparkan pentingnya pendekatan Maqasid Syariah dalam melihat keberhasilan kebijakan publik.
Lima tujuan utama yang menjadi perhatian adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perlindungan perempuan, layanan publik dan mekanisme perlindungan korban perlu dipastikan aman, mudah diakses, serta bebas stigma.
Ketiga, inovasi ekonomi syariah, STEM, dan pembangunan sumber daya manusia.
Ketua Umum KORIKA Prof. Dr. Ir. Hammam Riza bersama ahli ekonomi nasional dari LPEM UI Dr. Teuku Riefky membahas pentingnya penguatan sumber daya manusia dan transformasi struktur ekonomi Aceh.
Perempuan Aceh didorong tidak hanya menjadi pengguna teknologi digital, tetapi berkembang menjadi pencipta, inovator, dan pemimpin di ruang digital.
Integrasi pendidikan STEM, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk UMKM, serta pengembangan sharia fintech dinilai dapat menjadi bagian dari strategi agar produk unggulan Aceh mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
Keempat, kedaulatan narasi digital.
Prof. Dr. Umaimah Wahid menekankan pentingnya komunikasi strategis dan literasi digital yang berakar pada nilai adat dan syariat.
Literasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan perempuan menghadapi ancaman Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sekaligus menghadapi berbagai stigma dan narasi negatif di ruang digital.
*Empat Tahap Menuju 2045*
Pada akhir kegiatan, penyelenggara dan peserta FGD membaca draf rekomendasi yang menjadi bagian awal dari penyusunan Peta Jalan Perempuan Aceh 2045.
Peta jalan tersebut dirancang melalui empat fase transformasi:
Literacy (2026–2030) — memperkuat literasi dan fondasi pengetahuan;
Capability (2030–2035) — meningkatkan kapasitas dan kompetensi;
Innovation (2035–2040) — mendorong inovasi dan kemandirian; dan
Leadership (2040–2045) — memperkuat kepemimpinan perempuan di berbagai sektor.
Rangkaian tahapan tersebut diarahkan untuk membangun generasi perempuan Aceh yang berilmu, berkarya, berdaya, dan mampu mengambil peran kepemimpinan, dengan tetap berpijak pada nilai adat, syariat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
FGD “Perempuan Aceh Bicara” diharapkan menjadi langkah awal untuk mempertemukan berbagai gagasan dan pengalaman perempuan Aceh, akademisi, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan dalam menyusun agenda bersama menuju 2045.*** (Fikar W Eda)
