Wartatrans.com, JAKARTA – Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mendorong percepatan pembebasan pajak suku cadang (sparepart) pesawat dari pemerintah melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Kehadiran PMK dinilainya, sangat penting sebagai aturan pelaksanaan dari kebijakan insentif fiskal tersebut.
Ketua INACA, Denon Prawiraatmadja mengatakan kebijakan pembebasan biaya pajak impor suku cadang tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen menekan biaya operasional maskapai di tengah tingginya sejumlah komponen biaya penerbangan.
“Kami telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pembahasan itu berkaitan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 mengenai pembebasan biaya pajak untuk suku cadang yang masuk ke Indonesia,” tutur Denon dikutip Selasa (13/10/2026).
Namun, implementasi kebijakan tersebut masih perlu dikawal hingga tingkat Bea Cukai sebagai pelaksana di lapangan.
Hal itu lantaran aturan teknis berupa PMK yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut hingga kini belum diterbitkan.
“Ini harus kita kawal sampai ke level Bea Cukai karena level eksekutornya di lapangan dan yang belum terbit itu PMK-nya. PMK-nya ini lagi kita kejar,” ungkapnya.
Dia berharap, pembebasan pajak atau tarif untuk spare part pesawat hingga 0 persen nantinya dapat memberikan dampak langsung terhadap penurunan biaya operasional maskapai.
Selain persoalan suku cadang, INACA juga menyoroti meningkatnya sejumlah komponen biaya operasional maskapai, terutama harga avtur dan fluktuasi nilai tukar rupiah.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi industri penerbangan, khususnya ketika maskapai memasuki periode peak season seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“INACA berharap pemerintah dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terhadap tekanan biaya yang dihadapi maskapai,” imbuh dia.
Koordinasi tersebut antara lain melibatkan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Keuangan.
“Kita diajak juga bermediasi dengan semua stakeholders, termasuk Bea Cukai, termasuk dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, sehingga semua komponen biaya terkait operasional maskapai,” kata Denon.
Langkah tersebut penting untuk memastikan industri penerbangan dapat menghadapi periode musim puncak (peak season) saat Nataru maupun Angkutan Lebaran (Angleb) dengan kondisi biaya operasional yang lebih terjangkau. (omy)
