Wartatrans.com, FAKFAK — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menyelimuti Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kondisi udara yang memburuk membuat sebagian masyarakat memilih bertahan di rumah dan membatasi aktivitas di luar ruangan demi menghindari paparan polusi yang berisiko terhadap kesehatan.
Seorang warga pada Selasa (13/10/2026), mengabarkan bahwa kabut asap masih mengganggu aktivitas masyarakat. Bahkan, beredar informasi bahwa konsentrasi partikel halus PM2.5 telah mencapai tingkat yang sangat membahayakan.
“Kami masih stay di rumah akibat kabut asap yang melanda Fakfak. Informasi yang dirilis menyebutkan PM2.5 dalam status sangat membahayakan,” ungkap seorang warga kepada Wartatrans.com.
Meski demikian, angka konsentrasi PM2.5 dan status kualitas udara pada 13 Oktober 2026 masih memerlukan konfirmasi dari lembaga pemantau resmi.
Ancaman kabut asap di Fakfak tidak terlepas dari kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah Papua Barat sejak awal Oktober 2026.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi+) Kementerian Kehutanan, sebanyak 199 titik panas terdeteksi di Papua Barat selama periode 1–6 Oktober 2026.
Dari jumlah tersebut, Kabupaten Kaimana mencatat 99 titik panas, disusul Fakfak sebanyak 76 titik panas, Teluk Bintuni 15 titik panas, dan Pegunungan Arfak tiga titik panas.
Data tersebut menempatkan Fakfak sebagai salah satu wilayah dengan konsentrasi titik panas tertinggi di Papua Barat. Namun, titik panas yang terdeteksi satelit belum tentu seluruhnya merupakan lokasi kebakaran aktif.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena kebakaran hutan dan lahan berpotensi menghasilkan asap yang menyebar ke kawasan permukiman, mengganggu aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kesehatan masyarakat.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah mengeluarkan sejumlah prakiraan mengenai penurunan kualitas udara di wilayah Papua Barat, termasuk Fakfak.
Pada 3–4 Oktober 2026, kualitas udara Fakfak diprakirakan berada dalam kategori sangat tidak sehat. Kondisi serupa kembali diprediksi terjadi pada 9–10 Oktober 2026.
Sementara itu, Stasiun Meteorologi Fakfak memperingatkan potensi cuaca berkabut selama periode 12–16 Oktober 2026, dengan jarak pandang diprakirakan berkisar satu hingga tiga kilometer.
Angin yang bergerak dari tenggara menuju utara dengan kecepatan sekitar 4–15 knot turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam memantau pergerakan asap.
Kondisi tersebut berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat, termasuk transportasi darat, laut, dan udara.
Kabut asap mengandung berbagai polutan, termasuk partikel halus PM2.5 yang berdiameter kurang dari 2,5 mikrometer.
Ukurannya yang sangat kecil memungkinkan partikel tersebut masuk jauh ke dalam paru-paru, bahkan sebagian komponennya dapat memengaruhi sistem peredaran darah.
Paparan PM2.5 dalam konsentrasi tinggi dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, memperburuk penyakit asma, serta menimbulkan dampak terhadap kesehatan jantung dan paru-paru.
Kelompok yang paling rentan meliputi anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, dan masyarakat dengan riwayat penyakit pernapasan.
Karena itu, masyarakat di wilayah terdampak dianjurkan membatasi aktivitas luar ruangan, menutup ventilasi ketika asap pekat, dan menggunakan masker respirator N95 apabila harus beraktivitas di luar rumah.
Pemerintah Provinsi Papua Barat sebelumnya telah memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul belum tertanganinya seluruh titik kebakaran.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyampaikan bahwa kebakaran yang masih berlangsung membutuhkan penanganan lanjutan karena kabut asap telah memengaruhi sejumlah wilayah.
Perpanjangan status tanggap darurat tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla di Papua Barat membutuhkan perhatian serius dan koordinasi lintas instansi.
Upaya pemadaman, pemantauan titik panas, serta perlindungan kesehatan masyarakat menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak bencana.
Kondisi masyarakat Fakfak yang memilih bertahan di rumah akibat kabut asap menjadi gambaran nyata bagaimana persoalan lingkungan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari.
Ketika udara yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar manusia justru berpotensi membahayakan kesehatan, penanganan kebakaran tidak cukup hanya dilakukan melalui pemadaman.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi kualitas udara yang akurat dan diperbarui secara berkala.
Fasilitas pelayanan kesehatan juga perlu disiagakan untuk mengantisipasi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) maupun gangguan kesehatan lainnya.
Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan harus diperketat agar kebakaran tidak semakin meluas.
Kabut asap yang menyelimuti Fakfak menjadi peringatan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan rusaknya lingkungan, melainkan ancaman langsung terhadap hak masyarakat untuk menghirup udara bersih.
Di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih, warga berharap pemerintah bergerak cepat mengendalikan sumber kebakaran dan memastikan keselamatan masyarakat.
Sebab, masyarakat tidak seharusnya terus berlindung di dalam rumah hanya untuk mendapatkan udara yang lebih aman.*** (ASAH)
