Wartatrans.com, BANDUNG – Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dengan estimasi lebih dari 100.000 kapal melintas setiap tahun dan mengangkut sekitar 22 persen perdagangan maritim dunia.
Jalur ini juga menjadi koridor utama distribusi energi dunia, di mana sekitar 23 juta barel minyak per hari melintasi kawasan ini.
Posisi strategis tersebut menempatkan Indonesia sebagai aktor kunci dalam sistem logistik global, terutama melalui keterkaitannya dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur resmi pelayaran internasional lintas kepulauan.
Founder & CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyampaikan, kontribusi ekonomi langsung yang diperoleh Indonesia dari lalu lintas tersebut masih terbatas, karena sebagian besar kapal hanya melintas tanpa melakukan aktivitas ekonomi.
“Indonesia perlu melakukan pendekatan strategis dengan memanfaatkan intensitas lalu lintas tersebut sebagai peluang untuk menciptakan nilai tambah ekonomi,” ucap Setijadi, Senin (27/4/2026).
Indonesia menurutnya, perlu bertransformasi dari sekadar negara lintasan (pass-through economy) menjadi negara penyedia layanan (service-based maritime economy).
Dengan lebih dari 90.000 kapal yang melintas setiap tahun, bahkan jika hanya 5–10% kapal melakukan port call di Indonesia, potensi ekonomi yang tercipta sangat signifikan, baik dari sisi pendapatan pelabuhan, jasa logistik, maupun multiplier effect terhadap industri pendukung.
“Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa nilai ekonomi terbesar dari jalur pelayaran bukan berasal dari pungutan lintas, melainkan dari layanan bernilai tambah,” ungkapnya.
Singapura saat ini menjadi hub bunkering terbesar di dunia dengan volume lebih dari 50 juta ton bahan bakar kapal per tahun, serta menangani lebih dari 37 juta TEUs peti kemas per tahun.
Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam memanfaatkan peluang tersebut, baik dari sisi kinerja pelabuhan maupun struktur arus muatan.
Kinerja beberapa pelabuhan utama masih tertinggal dalam hal turnaround time dan efisiensi dibandingkan hub regional, sementara keterbatasan layanan bernilai tambah seperti bunkering, ship repair, dan transshipment menyebabkan kapal internasional belum memiliki insentif kuat untuk singgah di Indonesia.
Selain itu, muatan ekspor-impor yang masih tersebar di berbagai pelabuhan membuat volume tidak terkonsolidasi, sehingga belum cukup menarik bagi mother vessel untuk melakukan direct call.
“Kondisi tersebut mendorong operator pelayaran lebih memilih pelabuhan dengan volume besar dan stabil,” ulasnya.
Dengan begitu, arus ekspor-impor Indonesia masih banyak dilayani melalui skema transshipment di hub regional seperti Singapura atau Port Klang.
Ini berdampak terhadap biaya logistik yang lebih tinggi, lead time yang lebih panjang, serta kehilangan potensi nilai tambah ekonomi yang seharusnya dapat ditangkap di dalam negeri.
Setijadi menilai bahwa penguatan peran Indonesia dalam rantai pasok global memerlukan perubahan paradigma kebijakan.
“Pengembangan maritime logistics hub di sekitar Selat Malaka dan ALKI, peningkatan layanan pelabuhan, serta integrasi multimoda menjadi kunci untuk menarik aktivitas ekonomi ke dalam negeri,” katanya.
Dengan strategi yang tepat, Selat Malaka dan ALKI dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia.
Pendekatan berbasis layanan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum internasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan.
“Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi pemain utama dalam sistem logistik maritim global, bukan hanya sebagai jalur lintasan, tetapi sebagai pusat aktivitas ekonomi yang bernilai tinggi,” tutup Setijadi. (omy)
