Wartatrans.com, JAKARTA —- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan insentif pajak bagi hotel, restoran, dan kafe yang menjadi juara kompetisi pilah sampah.
Kebijakan ini bagian dari dorongan Gubernur Pramono Anung agar pengelolaan sampah mandiri tidak berhenti jadi wacana, tapi masuk ke budaya usaha sehari-hari.
Langkah itu diambil saat volume sampah Jakarta terus menekan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir Bantar Gebang. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI 2025 mencatat timbulan sampah harian Jakarta mencapai 7.500-7.800 ton.
Sekitar 60% berasal dari rumah tangga, sisanya dari sektor komersial termasuk hotel, restoran, kafe Horeka. Jika pilah dari sumber tidak masif, TPA akan overload jauh sebelum target zero waste 2030 tercapai.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan kompetisi pilah sampah sengaja dipakai karena efeknya langsung ke perilaku. “Yang terbaik, juara hadiahnya insentif pajak,” jelas Pramono.
Insentif pajak yang dimaksud mengarah pada pengurangan atau potongan Pajak Bumi dan Bangunan PBB, Pajak Restoran, dan retribusi terkait pengelolaan sampah daerah.
Skema teknis serta besaran potongan masih dimatangkan Badan Pendapatan Daerah Bapenda dan Dinas LH.
Menurut Pramono, pendekatan kompetisi lebih efektif dibanding imbauan biasa. “Kami akan lombakan untuk itu supaya ini menjadi gerakan yang masif, yang memberikan dampak manfaat bagi masyarakat,” kata Pramono.
Dengan skema ini, pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sekadar kewajiban administratif, tetapi jadi gerakan bersama yang memberi insentif nyata ke pelaku usaha.
*Data dan target insentif pajak sampah Jakarta*
Insentif ini menyasar pelaku usaha Horeka yang mengikuti kompetisi pilah sampah di tingkat kota dan kecamatan.
Penilaian akan berbasis tiga indikator utama: tingkat pemilahan, besarnya pengurangan timbulan sampah dari sumber, serta konsistensi pelaporan ke Dinas LH melalui sistem digital.
Pemenang tiap wilayah nantinya diajukan ke Bapenda untuk pencairan potongan pajak. Bentuk insentif yang disiapkan Pemprov berupa pengurangan pajak daerah, terutama PBB dan Pajak Restoran, ditambah kemudahan retribusi kebersihan.
Durasi insentif dirancang fleksibel 1-3 tahun tergantung capaian kinerja usaha. Angka pastinya masih difinalisasi, tapi arahnya jelas: semakin besar kontribusi pemilahan, semakin besar keringanan pajak yang diterima.
Dari sisi urgensi, data DLH menunjukkan Jakarta masih menghasilkan rata-rata 7.500 ton sampah per hari pada 2025. Sektor komersial menyumbang sekitar 40% dari total itu.
Pemprov menghitung, jika pilah dari sumber berhasil menekan 20% timbulan, maka beban sampah ke Bantar Gebang bisa berkurang 1.500 ton per hari.
Untuk konteks usaha, 1 hotel bintang 4 yang menerapkan komposter dan bank sampah berpotensi memotong 30-40% sampah organiknya sebelum sampai ke TPA.
Jika efek itu dikalikan ke ribuan hotel, restoran, dan kafe di Jakarta, dampaknya akan signifikan terhadap pengurangan beban lingkungan. Tujuan jangka panjangnya bukan sekadar mengejar angka.
“Saya ingin benar-benar gerakan pilah sampah ini bukan menjadi gerakan yang hanya musiman karena adanya instruksi gubernur, tetapi sudah menjadi gerakan kebersamaan yang ada di masyarakat seluruh lapisan, mulai dari hotel, restoran, kafe sampai dengan masyarakat terbawah,” tegas Pramono.
Dinas LH DKI nantinya akan menurunkan kurator dan membangun sistem pelaporan digital untuk memverifikasi kinerja peserta.
Hotel, restoran, kafe, wajib mencatat berat sampah terpilah, jenis, dan mitra daur ulang.
Dengan insentif pajak ini, Pemprov DKI berharap muncul efek domino: pelaku usaha berlomba efisiensi biaya sekaligus menekan pencemaran.
Jika gerakan masif terbentuk, beban TPA berkurang, dan Jakarta bisa lebih cepat mengejar target kota rendah karbon.***
(Artha Tidar)
