Wartatrans.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Melalui rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026), Prabowo memerintahkan pengerahan sumber daya nasional untuk mempercepat pemadaman sekaligus memperkuat pencegahan kebakaran.
Enam provinsi menjadi perhatian utama pemerintah, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 60.177 personel gabungan dikerahkan menangani kebakaran. Luas lahan yang masih dalam penanganan mencapai 639,23 hektare, termasuk 513,89 hektare di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.
Kebakaran di Tanjung Puting mendapat perhatian khusus Presiden mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu habitat penting orangutan dan memiliki nilai ekologis yang strategis.
Dalam rapat tersebut, Prabowo menunjukkan respons cepat ketika Pangdam XXII/Tambun Bungai melaporkan kebutuhan 50 unit pompa air. Presiden justru memerintahkan pengiriman 200 unit pompa untuk mempercepat penanganan kebakaran.
Prabowo juga menyetujui alokasi Rp2 miliar untuk pembangunan 200 titik pengeboran sumber air, dengan melibatkan masyarakat setempat.
Tidak berhenti pada penanganan darurat, Presiden turut menyoroti lemahnya pengawasan kawasan hutan. Ia meminta kebutuhan 70.000 polisi hutan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dukungan pendidikan serta pelatihan dari Polri.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem perlindungan hutan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Sementara itu, dampak kebakaran mulai meluas. Kabut asap tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia, tetapi juga memengaruhi kualitas udara hingga Malaysia dan Singapura.
Laporan yang mengutip data Kementerian Kesehatan menyebutkan sebanyak 277.075 kasus gangguan pernapasan terkait kabut asap tercatat di tujuh provinsi hingga 12 Oktober 2026.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat, ekonomi, dan hubungan antarnegara.
Prabowo menegaskan pentingnya penanganan menyeluruh, mulai dari pemadaman, penyediaan infrastruktur air, penguatan personel, hingga pencegahan kebakaran berbasis masyarakat desa.
Rapat terbatas tersebut menjadi ujian bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa penanganan kebakaran hutan tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi juga menyentuh akar persoalan, termasuk pengawasan lahan, penegakan hukum, dan perlindungan kawasan konservasi.
Sebab, keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, melainkan juga dari kemampuannya memastikan hutan Indonesia tidak terus terbakar setiap musim kemarau.*** (Daus)
