Wartatrans.com, ACEH — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Cot Meuraja, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (13/10/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari pemantauan pelaksanaan program sekaligus evaluasi pelayanan gizi bagi peserta didik.
Dalam kunjungan tersebut, Sudaryono meninjau pembagian makanan, makan bersama para siswa, serta berdialog langsung untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap menu yang disajikan. Ia juga melihat pelaksanaan program di sekolah guna memastikan pelayanan berjalan sesuai tujuan.
Kunjungan tersebut turut didampingi anggota DPR RI asal Aceh, T.A. Khalid, serta sejumlah pejabat terkait.
Konsumsi Protein dan Kecukupan Gizi
Dalam keterangannya, Sudaryono menyoroti perkembangan konsumsi protein anak yang dikaitkan dengan pelaksanaan program MBG.
Ia menyebut konsumsi protein yang sebelumnya berada pada kisaran 30–40 persen meningkat hingga mendekati 80 persen. Selain itu, persentase siswa yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar diklaim menurun dari lebih dari 50 persen menjadi sekitar 14 persen.
Angka tersebut menjadi gambaran yang disampaikan BGN mengenai potensi dampak program terhadap pemenuhan gizi anak. Namun, untuk memastikan besarnya dampak tersebut, diperlukan informasi lebih terperinci mengenai metode pengukuran, periode survei, dan cakupan responden.
Program MBG sendiri dirancang untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik sekaligus mendukung proses belajar melalui penyediaan makanan yang layak dan bergizi.
Ketepatan Data Menjadi Perhatian
Selain meninjau makanan yang disajikan, BGN menekankan pentingnya akurasi data penerima manfaat.
Pendataan berdasarkan nama dan alamat atau by name by address dinilai penting agar distribusi makanan sesuai dengan jumlah penerima yang sebenarnya. Sekolah juga perlu memperbarui data apabila terdapat perbedaan antara jumlah siswa aktual dan data yang tercatat dalam sistem pendidikan.
Ketepatan data menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan MBG. Kesalahan pendataan berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian jumlah makanan, pemborosan anggaran, atau belum terlayaninya sebagian siswa yang berhak menerima manfaat.
Karena itu, pengawasan dan koordinasi antara BGN, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekolah, serta pemerintah daerah perlu terus diperkuat.
Uji Coba Sistem Prasmanan
Dalam perkembangan pelaksanaan MBG, BGN juga menguji pola penyajian makanan secara prasmanan di sejumlah SPPG.
Berdasarkan pemberitaan yang tersedia, uji coba tersebut melibatkan sekitar 62 SPPG selama dua pekan. Apabila hasil evaluasi dinilai baik, pola penyajian ini direncanakan untuk diperluas secara bertahap.
Penerapan sistem prasmanan membutuhkan pertimbangan matang, mulai dari kebersihan makanan, kecukupan porsi, pengawasan konsumsi, hingga kesiapan fasilitas sekolah. Pelaksanaannya juga perlu disesuaikan dengan usia siswa dan kondisi masing-masing satuan pendidikan.
Tantangan MBG di Aceh
Kunjungan Sudaryono ke Aceh Besar sekaligus membuka ruang untuk melihat tantangan pelaksanaan MBG di wilayah Aceh secara lebih luas.
Pemerataan pelayanan menjadi pekerjaan penting, terutama bagi sekolah di daerah terpencil yang menghadapi tantangan jarak, transportasi, dan distribusi bahan pangan.
Selain pemenuhan gizi, program ini juga memiliki potensi mendorong perekonomian masyarakat apabila kebutuhan bahan pangan melibatkan petani, peternak, nelayan, pedagang pasar, dan pelaku usaha lokal.
Karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan. Kualitas menu, keamanan pangan, ketepatan penerima, transparansi anggaran, dan dampak ekonomi bagi masyarakat juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Bagi Aceh, pelaksanaan MBG seharusnya menjadi dua agenda sekaligus: memperbaiki pemenuhan gizi anak dan memperkuat ekonomi masyarakat setempat. Keterlibatan pemasok lokal yang transparan dan kompetitif dapat membantu memastikan bahwa program nasional ini memberikan manfaat lebih luas, tanpa mengabaikan standar kualitas dan keamanan pangan.
Pemantauan langsung oleh Kepala BGN diharapkan memperkuat pengawasan pelaksanaan program. Namun, hasil akhirnya tetap bergantung pada konsistensi pelayanan, kualitas makanan, akurasi data, serta kemampuan pengelola di lapangan memastikan setiap penerima memperoleh manfaat sesuai tujuan program.*** (Jasa)
