Wartatrans.com, MANOKWARI — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Papua Barat memicu kekhawatiran serius. Kabut asap mengganggu penerbangan, menurunkan kualitas udara, dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan data pemantauan periode 1–6 Oktober 2026, sebanyak 193 titik panas terdeteksi di Papua Barat. Kabupaten Kaimana menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 99 titik, disusul Fakfak 76 titik, Teluk Bintuni 15 titik, dan Pegunungan Arfak tiga titik.
Meluasnya titik panas tersebut menjadi indikasi meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang mengalami kondisi cuaca kering.
Penerbangan Terganggu
Dampak kabut asap telah dirasakan hingga Manokwari. Aktivitas penerbangan di Bandara Rendani mengalami gangguan akibat terbatasnya jarak pandang yang berpengaruh langsung terhadap keselamatan penerbangan.
Pada 10 Oktober 2026, seluruh penerbangan di Bandara Rendani dilaporkan dibatalkan. Gangguan berlanjut pada hari-hari berikutnya, termasuk penerbangan dari dan menuju Sorong.
Situasi ini memperlihatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga mengganggu mobilitas warga dan konektivitas antardaerah.
Keselamatan penerbangan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah pesawat dapat beroperasi di tengah kondisi jarak pandang yang terbatas.
707 Kasus ISPA di Manokwari
Ancaman kabut asap juga merambah sektor kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari mencatat 707 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada minggu epidemiologi ke-39 tahun 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan minggu ke-35 yang mencatat 550 kasus.
Puskesmas Wosi juga melaporkan peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan ISPA. Anak-anak dan lanjut usia termasuk kelompok yang rentan terhadap dampak buruk pencemaran udara.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah telah membagikan 4.000 masker kepada masyarakat dan menyiagakan enam puskesmas untuk mengantisipasi peningkatan pasien.
Pemerintah Kabupaten Manokwari turut mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, khususnya ketika beraktivitas di luar ruangan.
Meski demikian, peningkatan kasus ISPA tidak dapat seluruhnya dikaitkan dengan kabut asap tanpa pemeriksaan epidemiologis lebih lanjut.
Asap Diduga Terbawa dari Papua Selatan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut kabut asap yang menyelimuti Manokwari tidak seluruhnya berasal dari kebakaran di wilayah Papua Barat.
Pergerakan angin diduga membawa asap dari kebakaran hutan dan lahan di Papua Selatan, termasuk wilayah Merauke.
Dalam laporan pemantauan yang disampaikan pada Oktober 2026, BMKG mendeteksi ratusan titik panas di Papua Barat dan hampir 1.000 titik panas di Papua Selatan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas wilayah. Asap yang bergerak mengikuti arah angin dapat melintasi batas administratif dan berdampak pada daerah yang tidak menjadi lokasi utama kebakaran.
BMKG juga mengingatkan bahwa hujan di suatu wilayah belum tentu langsung menghilangkan kabut asap apabila sumber kebakaran masih aktif.
Pemerintah Perlu Mempercepat Penanganan
Meluasnya karhutla di Papua Barat membutuhkan penanganan yang menyeluruh, mulai dari pemadaman titik api, pemantauan kualitas udara, hingga perlindungan kesehatan masyarakat.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memperkuat patroli kawasan rawan kebakaran, mengidentifikasi sumber api, serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi udara.
Pelayanan kesehatan juga harus menjadi perhatian, terutama bagi anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan.
Di sisi lain, evaluasi terhadap efektivitas pemadaman dan koordinasi antarlembaga diperlukan agar kebakaran tidak terus meluas.
Udara Bersih Menjadi Kebutuhan Mendesak
Kabut asap di Papua Barat kini bukan sekadar persoalan lingkungan. Dampaknya telah menjalar ke sektor transportasi, kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ratusan titik panas menjadi peringatan bahwa ancaman karhutla perlu ditangani secara cepat dan terukur.
Pemerintah tidak cukup hanya merespons dampak kabut asap, tetapi juga harus memastikan sumber kebakaran dapat dikendalikan.
Masyarakat membutuhkan perlindungan nyata, udara yang aman untuk dihirup, serta kepastian bahwa aktivitas sehari-hari dapat berlangsung tanpa ancaman pencemaran yang berkepanjangan.
Bagi Papua Barat, keberhasilan penanganan karhutla akan sangat ditentukan oleh kecepatan respons, ketepatan langkah pemadaman, dan koordinasi seluruh pihak.*** (ASAH)
