Wartatrans.com, JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan, kepastian halal dapat menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat daya saing destinasi wisata unggulan Indonesia.
“Dalam konteks pariwisata global, ketersediaan produk halal juga menjadi bagian dari upaya memberikan layanan yang inklusif kepada wisatawan dengan latar belakang dan kebutuhan yang beragam,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/9/2026) ditulis Sabtu (5/9/2026).
Pernyataan tersebut mendapat konteks baru ketika Malaysia pada Kamis (3/9/2026) memberikan pengakuan Muslim-Friendly Tourism and Hospitality Assurance and Recognition (MFAR) kepada 23 pelaku industri.
Islamic Tourism Centre (ITC) Malaysia menyebut penerima terdiri atas lima hotel, tujuh agen perjalanan, serta 11 penyedia spa dan wellness.
Dengan tambahan tersebut, jumlah pelaku industri yang memeroleh pengakuan MFAR di Malaysia mencapai 123.
Proses pengakuan mencakup aplikasi, audit, evaluasi dan pelatihan untuk memastikan fasilitas, layanan serta operasional memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim.
Langkah tersebut berlangsung dalam Islamic Tourism Month 2026 yang digelar sepanjang September. ITC juga menyediakan platform digital MyMuslimTrip untuk membantu wisatawan menemukan layanan dan pengalaman yang ditujukan bagi pasar Muslim.
Indonesia memiliki basis demografi Muslim yang jauh lebih besar. Namun, dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026, Malaysia berada di posisi pertama, sedangkan Indonesia menempati posisi kedua bersama Arab Saudi dan Turki.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Selasa (1/9/2026) menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Juli 2026 mencapai 1,53 juta, naik 2,95 persen secara tahunan.
Secara kumulatif Januari-Juli, kunjungan mencapai 8,98 juta atau tumbuh 5,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pemegang paspor Malaysia menjadi penyumbang terbesar kunjungan wisman ke Indonesia pada Juli 2026 dengan porsi sekitar 15 persen. Angka tersebut menunjukkan kuatnya arus wisatawan dari pasar Malaysia, meski statistik BPS tidak mengelompokkan wisatawan berdasarkan agama.
Haikal sebelumnya juga menyoroti kebutuhan produk halal di destinasi internasional seperti Bali. Menurut dia, keberadaan sertifikasi dan label halal dapat memberikan kepastian sekaligus kenyamanan bagi konsumen dengan kebutuhan yang beragam.
Perbedaan daya saing terlihat pada indikator GMTI. Indonesia memiliki layanan sebagai kekuatan utama, dengan skor Services 84. Namun, skor Access 58, Communication 69 dan Environment 68 menunjukkan masih terdapat ruang penguatan pada aspek akses, komunikasi dan lingkungan.
Malaysia mencatat skor lebih tinggi pada sejumlah indikator tersebut. Posisi itu menunjukkan bahwa persaingan wisata ramah Muslim tidak hanya ditentukan oleh besarnya populasi Muslim, tetapi juga kemampuan destinasi menyediakan layanan yang terintegrasi dan mudah diakses.
Pasar tersebut memiliki nilai ekonomi besar. Indonesia memiliki basis konsumen domestik dan keragaman destinasi yang kuat, tetapi tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi ekosistem wisata ramah Muslim yang mudah ditemukan, terstandar, terintegrasi dan mampu mendorong transaksi pariwisata. (Artha Tidar)
