Wartatrans.com, MAKASSAR — Ketua Umum DPP Asosiasi Dosen dan Guru Indonesia (ADGI) periode 2022–2027, Syahruddin Yasen, menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia yang dinilainya sebagai masalah serius dalam pembangunan pendidikan nasional. Dalam refleksi Hari Guru ke-80, ia menyatakan bahwa pendidik adalah “pembangun peradaban” yang belum mendapatkan penghargaan ekonomi layak, terutama guru honorer, guru yayasan, serta dosen tetap di perguruan tinggi swasta.
Menurut Syahruddin, rendahnya kesejahteraan pendidik merupakan persoalan filosofis, bukan sekadar teknis anggaran. Ia menyebut fenomena ini sebagai paradoks: negara menuntut kualitas pendidikan tinggi, tetapi tidak memberikan jaminan hidup layak kepada para pengajar. Ia mengutip teori justice as fairness John Rawls bahwa negara wajib memberi distribusi kesejahteraan sesuai kontribusi sosial.
Syahruddin mengungkapkan kesenjangan besar antara gaji pendidik Indonesia dengan negara lain. Di berbagai negara seperti Luxemburg, Swiss, Jerman, hingga Australia, gaji guru bisa mencapai Rp1–2 miliar per tahun. Sementara profesor di AS, Jerman, dan Swiss memperoleh hingga Rp2,5–4,6 miliar per tahun.
Sebaliknya di Indonesia, banyak guru honorer hanya menerima Rp300.000–700.000 per bulan. Dosen yayasan sering dibayar per SKS dan bergaji jauh di bawah standar kelayakan. Meski guru dan dosen PNS memperoleh tunjangan profesi, jumlahnya masih jauh dari negara-negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura.
Syahruddin menilai beban kerja pendidik semakin berat, mulai dari kewajiban administrasi, penelitian, hingga publikasi ilmiah berbasis outcome. Namun penghargaan finansial minim sehingga menyebabkan burnout, rendahnya motivasi, dan menurunnya minat generasi muda memilih profesi pendidik.
“Bangsa akan merugi jika profesi guru dan dosen tidak lagi diminati kaum intelektual muda,” ujarnya. Kondisi ini juga dikhawatirkan menurunkan martabat profesi dalam jangka panjang.
ADGI mendorong pemerintah melakukan reformasi struktural dengan menetapkan Standardisasi Gaji Nasional Penddidi untuk seluruh kategori pendidik: PNS, PPPK, honorer, guru yayasan, hingga dosen swasta. Standar tersebut mencakup gaji minimum layak, tunjangan kompetensi, jaminan kesehatan, hingga pensiun.
Ia juga menekankan perlunya reformasi sertifikasi dan tunjangan profesi menjadi lebih sederhana, otomatis, dan berbasis kinerja nyata, bukan birokrasi.
Selain itu, ia meminta pemerintah mengalihkan alokasi anggaran pendidikan dari struktur birokrasi menuju peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. “Gedung tidak mencerdaskan manusia; guru dan dosen yang mencerdaskan,” tegasnya.
Syahruddin menegaskan yayasan pendidikan harus kembali ke semangat nirlaba, bukan komersial, agar tidak menjadikan pendidik sebagai cost center. Pemerintah daerah juga dinilai perlu menambah insentif bagi guru honorer dan dosen yayasan, terutama di daerah dengan kampus swasta kecil.
Ia menutup refleksi Hari Guru dengan seruan reformasi menyeluruh demi mengembalikan profesi guru dan dosen sebagai profesi terhormat. “Penghormatan itu bukan hanya simbolik, tetapi berupa jaminan hidup layak,” ujarnya.*** (Ilo)
