Wartatrans.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kemitraan strategis dengan United Nations Development Programme (UNDP) untuk mempercepat pengembangan ekonomi biru di Indonesia.
Kerja sama ini mencakup pengembangan pembiayaan inovatif, pasar karbon biru, hingga hilirisasi industri rumput laut sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan kelautan yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Asisten Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekaligus Direktur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik, Kanni Wignaraja, di Kantor KKP.
“Kami mengapresiasi kemitraan strategis dengan UNDP dan menyambut baik kerangka Country Programme Document (CPD) UNDP 2026–2030 yang menempatkan ekonomi biru dan pasar karbon sebagai prioritas strategis. Visi tersebut sejalan dengan lima program prioritas ekonomi biru KKP,” kata Menteri Trenggono dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Trenggono menjelaskan, Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi biru dunia karena menyimpan sekitar 17 persen cadangan karbon biru global. Potensi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat konservasi ekosistem pesisir sekaligus mengembangkan pasar karbon.
Untuk mendukung hal itu, KKP mengusulkan perluasan akses pembiayaan iklim melalui optimalisasi Blue Financing Window serta pengembangan Indonesia Critical Marine Habitat Facility (ICMHF) sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan.
Selain pembiayaan, pemerintah juga mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan skala kecil melalui program yang telah dijalankan bersama UNDP di Morotai dan Kepulauan Tanimbar. Program tersebut meliputi penguatan tata kelola perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penerapan teknologi rendah karbon.
“Keberhasilan proyek JSB seaBLUE menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi biru mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. Karena itu, kami berharap model ini dapat direplikasi di berbagai wilayah lain untuk menekan angka kerugian pascapanen, meningkatkan kualitas produk perikanan, sekaligus menurunkan biaya operasional nelayan,” ujar Trenggono.
Sementara itu, Kanni Wignaraja menegaskan UNDP memandang Indonesia sebagai mitra strategis dalam pengembangan ekonomi biru di kawasan Asia Pasifik.
Menurutnya, investasi di sektor kelautan tidak hanya berdampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat pesisir.
“Kami melihat Indonesia sebagai mitra strategis dalam pengembangan ekonomi biru di kawasan Asia Pasifik. UNDP berkomitmen mendukung upaya Indonesia dalam memperluas pembiayaan inovatif, memperkuat ketahanan masyarakat pesisir, serta mengembangkan investasi berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan secara bersamaan,” kata Kanni.
UNDP juga menyatakan siap melanjutkan kolaborasi dengan KKP dalam sejumlah program prioritas, termasuk pengembangan pasar karbon biru, konservasi ekosistem laut, penguatan industri rumput laut, serta mobilisasi investasi untuk mendukung pembangunan kelautan berkelanjutan.(fahmi)
