Wartatrans.com, JAKARTA — Sejatinya, ketulusan dan kelurusan Presiden Prabowo Subianto dalam membela kepentingan bangsa dan negara tak perlu diragukan. Namun, setiap perubahan tentu menghadirkan pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.
Mereka yang selama bertahun-tahun menikmati ruang kolusi—baik di BUMN, kementerian, badan negara, organisasi masyarakat maupun dunia usaha—tentu tidak selalu nyaman ketika tata kelola mulai diarahkan pada transparansi dan keberpihakan kepada kepentingan publik.
Di lapangan, orang-orang yang bekerja lurus dan membawa kepentingan negara tidak jarang justru digencet atau dimusuhi. Dalam dunia usaha pun demikian. Ketika ada ajakan untuk memperkuat produksi dan membawa produk Indonesia masuk pasar, masih ada suara yang menyebutnya terlalu idealis. Sebab, sebagian pelaku usaha telah terlalu lama nyaman menjadi vendor atau kontraktor yang bergantung pada proyek APBN dan APBD.
Tetapi era berganti. Pola lama tidak mungkin selamanya dipertahankan.
Pernyataan Presiden Prabowo mengenai praktik pertambangan ilegal juga layak direnungkan. Jika kegiatan ilegal berlangsung besar-besaran, tentu muncul pertanyaan tentang pengawasan dan penegakan hukum: bagaimana peran aparat, kepolisian, TNI, Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, Bakamla hingga lembaga penegak hukum lainnya?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk menuduh institusi, melainkan untuk mengingatkan bahwa negara memiliki perangkat yang semestinya bekerja memastikan hukum hadir bagi semua.
Karena itu, wajar jika perubahan menimbulkan resistensi. Mereka yang merasa nyaman dengan sistem lama mungkin berharap perubahan berhenti, bahkan berharap kepemimpinan Prabowo segera berakhir.
Namun ada satu hal yang sering dilupakan: rakyat; Rakyat Indonesia bukan massa yang kehilangan ingatan. Di negeri ini, azan masih berkumandang dari masjid-masjid. Lonceng gereja masih berdentang. Kehidupan kebangsaan terus berjalan dengan keberagaman dan kesadaran bahwa negara harus dikelola untuk kepentingan rakyat.
Maka, jika ada kelompok yang selama ini hidup dari praktik-praktik buruk dan kemudian merasa terancam oleh perubahan, jangan sampai mereka salah membaca keadaan.
Hati nurani rakyat tidaklah bodoh. Rakyat bisa melihat siapa yang bekerja, siapa yang hanya berbicara, dan siapa yang berkepentingan mempertahankan keadaan lama.
Era berubah. Jika benar pesta kolusi dan korupsi sedang memasuki senja, maka yang dibutuhkan bukan perlawanan terhadap perubahan, melainkan keberanian untuk berbenah.
Benar, Pak Prabowo. Negara memang harus dikembalikan kepada kepentingan rakyat.***
