Wartatrans.com, JAKARTA – Kesulitan masyarakat menyampaikan keluhan dan aspirasi kepada pejabat pemerintah, termasuk Gubernur DKI Jakarta, mendorong organisasi masyarakat Madas Nusantara menghadirkan Rumah Aspirasi Masyarakat Jakarta.
Rumah Aspirasi tersebut diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara warga dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat disampaikan dan ditindaklanjuti.
Ketua Umum Madas Nusantara, Jusuf Rizal, mengatakan gagasan pembentukan Rumah Aspirasi berangkat dari banyaknya keluhan warga yang kesulitan menyampaikan persoalan mereka kepada pejabat terkait.
“Gagasan membuka Rumah Aspirasi ini muncul karena kami sering menerima keluhan warga yang kesulitan menyalurkan aspirasi, khususnya kepada Gubernur DKI Jakarta,” kata Jusuf Rizal sebelum peresmian Rumah Aspirasi di Ballroom Jakarta Fair Kemayoran, Minggu (25/10/2026).
Gagasan tersebut mendapat sambutan positif dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menilai keberadaan Rumah Aspirasi dapat menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan harapan, masukan, maupun persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Kami menyambut baik gagasan teman-teman Madas Nusantara untuk menghadirkan Rumah Aspirasi bagi masyarakat Jakarta. Dengan begitu, harapan masyarakat, khususnya anggota Madas Nusantara, dapat tersalurkan,” ujar Pramono sebelum meresmikan Rumah Aspirasi tersebut.
Jusuf Rizal berharap, fasilitas ini tidak sekadar menjadi tempat menampung pengaduan, tetapi juga mampu menjembatani komunikasi antara masyarakat dan Pemprov DKI Jakarta.
Menurut dia, aspirasi warga perlu mendapatkan ruang agar persoalan yang mereka hadapi dapat diketahui pemerintah dan memperoleh perhatian sesuai kewenangan yang berlaku.
“Kami berharap Rumah Aspirasi ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi kepada Pemprov DKI Jakarta,” kata Jusuf Rizal.
Kehadiran Rumah Aspirasi Masyarakat Jakarta diharapkan dapat memperkuat partisipasi publik sekaligus membuka jalur komunikasi yang lebih mudah antara warga dan pemerintah daerah.*** (byl)
