Wartatrans.com, JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), Pejabat Administrator (eselon III) dan Pejabat Pengawasan (eselon IV) di lingkungan Kementerian Perhubungan, di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi dan meningkatkan kinerja Kementerian Perhubungan.
Dalam arahannya, Menhub menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi, baik untuk penyegaran maupun pengembangan karier.
Penempatan pejabat juga dilakukan untuk memastikan setiap individu dapat berkontribusi secara optimal sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya.
“Mutasi dan rotasi jabatan adalah sesuatu yang biasa dalam organisasi, sebagai bagian dari penyegaran, pengembangan karier, sekaligus upaya menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, yang terpenting adalah bagaimana setiap orang dapat memberikan kontribusi terbaik di tempatnya masing-masing,” urainya.
Ia menjelaskan, penempatan pejabat mempertimbangkan rekam jejak, kemampuan, pengalaman, serta kebutuhan organisasi.
Menhub menegaskan, pengisian jabatan harus didasarkan pada pertimbangan profesional, bukan kedekatan pribadi, hubungan pertemanan, ataupun kepentingan lainnya.
Selain integritas, dia mengingatkan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama seluruh insan transportasi karena menyangkut tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
“Keselamatan tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan standar, prosedur, atau kewajiban administratif,” tegas Menhub.
Keselamatan adalah harga “diri kita sebagai insan transportasi. Karena itu, jangan pernah berkompromi dengan keselamatan.”
Menhub juga meminta para pejabat untuk tegas dan jujur tidak menutup-nutupi persoalan yang berpotensi membahayakan keselamatan dan operasional transportasi.
Menurutnya, komitmen terhadap keselamatan harus berjalan seiring dengan integritas. Sistem dan standar keselamatan tidak akan berjalan efektif apabila pelaksanaannya tidak disertai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk menindak pelanggaran.
“Integritas juga berarti berani mengatakan tidak terhadap sesuatu yang salah, sekalipun ada tekanan, kepentingan, atau risiko yang harus dihadapi,” ungkapnya.
Menhub berharap para pejabat yang baru dilantik dapat membawa semangat baru dan menghadirkan perbaikan nyata di unit kerja masing-masing.
Dia meminta para pejabat segera memahami tanggung jawab baru, mengenali persoalan, serta mengambil langkah perbaikan tanpa harus menunggu munculnya masalah yang lebih besar.
“Kepercayaan yang diberikan hari ini harus dibuktikan melalui pekerjaan dan hasil yang nyata,” pesannya.
Turut hadir dalam pelantikan tersebut para Pejabat Pimpinan Madya di lingkungan Kemenhub. (omy)
