Wartatrans.com, ACEH BESAR – Pemerintah terus memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Kali ini, sebanyak 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur gizi diresmikan secara serentak di 16 provinsi, Rabu (14/10/2026).
Peresmian nasional tersebut dipusatkan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dan dipimpin langsung oleh Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar.
Tak sekadar memperluas layanan pemenuhan gizi, Sudaryono juga membawa pesan tegas: program strategis nasional tidak boleh menjadi ladang bisnis para calo, praktik pungutan liar, maupun permainan oknum yang mengatasnamakan pejabat pemerintah.
980 Dapur Gizi, Perluas Jangkauan Pelayanan hingga Daerah 3T
Dalam sambutannya, Sudaryono menjelaskan bahwa peresmian 980 SPPG merupakan bagian dari percepatan pemerataan layanan gizi, terutama bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“Minggu ini kita lakukan hal yang sama untuk wilayah Bali, Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 provinsi. Pusatnya di sini, di Aceh Besar. Terdiri dari 691 SPPG di wilayah Sumatera, 289 SPPG di wilayah Kalimantan dan Bali,” ujar Sudaryono.
Sebanyak 16 provinsi yang menjadi sasaran perluasan layanan tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Bali.
Perluasan jaringan dapur gizi ini diharapkan mampu memperpendek kesenjangan akses pangan bergizi antara wilayah perkotaan dan daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan pelayanan.
Angka Siswa Berangkat Sekolah dalam Kondisi Lapar Diklaim Turun Drastis
Sudaryono mengungkapkan sejumlah capaian Program MBG yang dinilainya menunjukkan perubahan positif terhadap pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan nutrisi peserta didik.
Menurut data yang disampaikannya, sebelum pelaksanaan MBG, sekitar 56 persen peserta didik berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar. Setelah program berjalan, angka tersebut disebut turun menjadi 16 persen.
“Alhamdulillah dengan adanya program MBG ini, dari 56 persen peserta didik yang berangkat sekolah dalam keadaan lapar, turun drastis menjadi 16 persen. Kami meyakini 16 persen ini berada di wilayah yang belum tersentuh. Harapan kita adalah nol, tidak boleh ada lagi anak sekolah yang lapar,” tegasnya.
Perubahan juga disebut terjadi pada konsumsi protein hewani yang meningkat dari 26 persen menjadi 84 persen. Sementara konsumsi buah dan sayuran naik dari 65 persen menjadi 90 persen.
Meski demikian, angka-angka tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai metode pengukuran, cakupan responden, serta periode evaluasinya agar dampak program dapat dinilai secara objektif.
Sudaryono menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga perubahan kebiasaan makan anak-anak.
Karena itu, guru diminta turut berperan memberikan edukasi tentang pentingnya protein, sayuran, buah-buahan, serta pola makan sehat.
Mas Dar Minta Sidak Dapur MBG hingga Dini Hari
Selain memperluas pelayanan, pemerintah menempatkan keamanan pangan sebagai perhatian utama.
Sudaryono meminta kepala daerah bersama Satuan Tugas MBG melakukan pengawasan langsung terhadap operasional dapur, termasuk inspeksi mendadak pada malam hingga dini hari.
Pengawasan tersebut mencakup kebersihan dapur, kelayakan bahan pangan, proses pengolahan makanan, perizinan, penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Silakan di jam-jam tertentu dini hari dilaksanakan sidak agar menambah kemantapan kinerja memasak. Hasilnya, makanan benar-benar bersih, higienis, dan sehat untuk anak-anak serta ibu hamil/menyusui,” jelasnya.
Langkah tersebut dinilai penting karena pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi. Kualitas makanan harus dijamin sejak penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
Bongkar Dugaan Calo MBG, Minta Rp100 Juta hingga Rp200 Juta
Di tengah percepatan pembangunan dapur gizi, Sudaryono juga menyoroti munculnya dugaan praktik percaloan yang mencatut nama pejabat maupun institusi BGN.
Ia mengungkapkan adanya informasi dugaan pungutan liar di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, dengan permintaan uang mencapai Rp100 juta hingga Rp200 juta untuk pengurusan aktivasi dapur MBG.
Sudaryono menegaskan bahwa proses aktivasi SPPG dilakukan melalui sistem resmi, bukan melalui perantara yang meminta imbalan.
“Aktivasi dapur yang kami lakukan dilaksanakan by system. Tidak ada calo, tidak ada orang yang mengatasnamakan saya, pimpinan BGN, atau BGN pusat yang meminta imbalan. Jika ada, segera foto, minta buktinya, dan laporkan langsung ke polisi!” tegas Mas Dar.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi peringatan kepada masyarakat, calon mitra, dan pengelola dapur agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan percepatan aktivasi SPPG dengan meminta sejumlah uang.
Dugaan praktik pungli tersebut perlu ditindaklanjuti aparat penegak hukum untuk memastikan siapa saja yang terlibat dan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan.
MBG Harus Bebas Calo, Transparan, dan Berpihak kepada Ekonomi Rakyat
Peresmian 980 dapur gizi sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola program MBG.
Besarnya jaringan pelayanan, kebutuhan bahan pangan, serta keterlibatan berbagai pihak menjadikan program ini bukan sekadar kebijakan pemenuhan nutrisi, melainkan juga penggerak ekonomi masyarakat.
Keberadaan dapur SPPG berpotensi membuka kesempatan kerja, meningkatkan permintaan hasil pertanian dan peternakan, serta memperluas pasar bagi pedagang dan pelaku usaha lokal.
Namun, peluang ekonomi tersebut harus dikelola secara transparan agar tidak hanya dinikmati kelompok usaha tertentu.
Pengadaan bahan pangan perlu memberikan ruang yang adil bagi petani, peternak, nelayan, pedagang pasar, koperasi, dan pelaku UMKM setempat.
Di sinilah pentingnya pengawasan pemerintah daerah, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk mencegah monopoli pasokan, permainan harga, maupun praktik percaloan dalam pengelolaan dapur MBG.
Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa semestinya juga mampu menciptakan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Catatan Wartatrans: Keberhasilan MBG Bukan Hanya Jumlah Dapur
Langkah Sudaryono meresmikan ratusan dapur gizi sekaligus menyatakan perang terhadap calo merupakan dua agenda yang saling berkaitan.
Percepatan pelayanan harus berjalan beriringan dengan pembenahan birokrasi, transparansi sistem, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ada tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, transparansi aktivasi SPPG. Seluruh prosedur perizinan, verifikasi, dan aktivasi harus memiliki mekanisme yang jelas sehingga tidak membuka ruang bagi perantara ilegal.
Kedua, akuntabilitas berbasis data. Klaim penurunan angka siswa yang berangkat sekolah dalam kondisi lapar dari 56 persen menjadi 16 persen perlu didukung hasil evaluasi yang terbuka dan dapat diuji.
Ketiga, pengawasan bersama. Pemerintah daerah, Satgas MBG, sekolah, masyarakat, serta aparat penegak hukum harus memiliki peran dalam menjaga kualitas pelayanan dan mencegah penyimpangan.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak semata-mata ditentukan oleh berapa banyak dapur yang diresmikan, melainkan seberapa jauh program tersebut mampu memastikan anak-anak Indonesia memperoleh makanan bergizi, aman, dan layak setiap hari.
Sebab, membangun generasi unggul bukan hanya soal menyediakan makanan, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan.
Peresmian 980 SPPG di Aceh Besar menjadi langkah penting. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh dapur bekerja sesuai standar, bebas pungli, dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak serta perekonomian masyarakat.***
(Jasa Purnama, S.H.)
