Wartatrans.com, DEPOK — Wakil Walikota Depok Chandra Rahmansyah menegaskan, Pemerintah Kota Depok terus berkomitmen mewujudkan Kota Depok sebagai kota inklusif, agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan.
“Inklusif adalah rasa memiliki oleh semua warga,”katanya ketika memberikan sambutan pada acara Sarasehan Depok Kota Inklusif
“Menguatkan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Bingkai Kebersaman Generasi Muda”,
Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Kota Depok, Gedung Dakwah MUI Kota Depok, Rabu, 14 Oktober 2026
Chandra menambahkan, perbedaan tidak boleh menghalangi proses pembangunan, mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian. “Kemajuan Kota Depok tidak hanya dilihat dari infrastruktur dan pembangunan ekonomi, tapi masyarakat mampu menjaga kebersamaan,” katanya.
Chandra bersyukur, Kota Depok rukun dan tidak lagi menduduki posisi terendah indeks intoleransinya. Menurutnya, kerukunan berkaitan pada keberadaan, sedangkan toleransi merupakan sifat.
“Kerukunan tidak dibangun dari seremonial, tapi dari kehidupan sehari-hari, kepedulian, dan dialog,” ungkapnya.
Chandr berharap, Kota Depok menjadi kota rahtan lil alamiin. Rahmat bagi semua. Untuk mewujudkan itu, Chandra membutuhkan peran pemuda untuk menjadi jembatan terhadap perbedaan.
“Pemuda harus menjadi penggerak kerukunan atas dasar toleransi yang tinggi.”
Pada kesempatan yang sama, Nurwahidin Hakim, Wakil Ketua MUI Depok mengatakan, Depok adalah Indonesia mini dengan beragam suku, agama dan budaya. MUI menyakini, kerukunan bukan sekadar toleransi. Kerukunan harus merangkul semua.
Nurwahidin menjelaskan, 56 persen penduduk Depok merupakan usia produktif atau pemuda. Oleh karena itu, pemuda harus terhindar dari sifat intoleransi dari media sosial.
“Pemuda jangan kenal di media sosial saja. Beda agama merupakan keniscayaan, kerjasama merupakan kewajiban,” katanya.
Tambahnya, Depok Kota inklusif, semua pemeluk agama merasa aman, nyaman dan memiliki hak yang sama untuk beribadah dan berkontribusi di Depok.
Sementara, Dudu Rohman, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menjelaskan, untuk mewujudkan Depok sebagai kota inklusif, ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Pertama, Akses universal harus menjadi kekuatan. Pemerintah memberikan layanan sesuai kebutuhan masyarakat. Kedua, keterlibatan semua warga, termasuk pemuda. Ketiga, kesempatan ekonomi yang setara. Keempat, keadilan sosial.
“Prasangka buruk harus ditinggalkan. Ujaran kebencian jangan menjadi vitamin bagi perpecahan,” katanya.
Jazim Khamidi, Ketua Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Depok mengatakan, pemuda hari ini, merupakan pemimpin masa depan. Komunikasi antar umat beragama harus sering dilakukan.
“Kerukunun mencari titik temu. Intoleransi muncul karena kurang bertemu,” katanya.
Gus Romzi Ahmad, Pendakwah Milllenial mengatakan, untuk memahami pemuda dengan melihat kepentingannya. Toleransi bukan mengabaikan. “Setiap agama punya kewajiban masing-masing bagi pemeluknya,” katanya.
Gus Tomzi menambahkan, pemuda sekarang kurang fokus, karena mudah informasi yang diterima melalui media sosial yang digandrunginya. Sehingga, mereka tidak merdeka dalam pengetahuan.
“Pemuda harus melakukan kurasi dari pengetahuan yang diterima,” pungkasnya.*** (Septiadi)
