Wartatrans.com, SUBULUSSALAM – Pemerintah Kota Subulussalam menjadi sorotan publik karena menjadi salah satu daerah yang paling terdepan berpartisipasi dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang diselenggarakan di Kota Medan. Partisipasi ini justru memicu pertanyaan besar di tengah kondisi keuangan daerah yang dikabarkan sedang sulit.
Berapa besar anggaran yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Subulussalam untuk keperluan kegiatan APEPSI tersebut? Apakah keikutsertaan ini merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi?
Berbagai pertanyaan itu muncul mengingat kondisi keuangan daerah yang dikatakan sedang mengalami krisis. Banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, namun seolah-olah pemerintah daerah justru lebih mengutamakan kegiatan yang tidak mendesak dibandingkan memperbaiki pelayanan publik. Bahkan, sejumlah kantor pelayanan terlihat sepi petugas karena banyak pegawai dikirim untuk mengikuti kegiatan di luar daerah.
Seorang tokoh pengamat masyarakat Kota Subulussalam menyampaikan kekecewaannya secara tegas kepada awak media.
“Jika dimintai bantuan dana untuk kepentingan masyarakat atau pelunasan utang daerah, selalu dijawab tidak ada uang. Namun mengapa begitu ada kegiatan di luar daerah, dana seolah-olah tersedia dengan mudah? Apakah hal seperti ini memang kewajiban yang harus dilaksanakan? Padahal kondisi keuangan daerah masih sangat sulit dan terbatas,” ujarnya dengan nada kecewa.
Masyarakat berhak mengetahui seberapa besar total biaya yang digelontorkan untuk perjalanan dinas dan keikutsertaan dalam kegiatan APEKSI ini. Selain itu, dari pos anggaran mana saja dana tersebut diambil?
“Seolah-olah semua ini hanya menjadi hobi berjalan-jalan keluar daerah saja,” pungkasnya dengan nada kesal.***(IPONG)
