Wartatrans.com, JAKARTA – Perubahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2026 dan 2027 yang disampaikan Menhub Dudy Purwagandhi mendapat persetujuan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan agenda Pembahasan Evaluasi dan Penyesuaian Anggaran 2026 serta Pembahasan dan Penetapan Pagu Anggaran 2027, Menhub memaparkan kronologis perubahan anggaran tersebut.
Untuk Tahun Anggaran 2026, pagu awal Kemenhub ditetapkan sebesar Rp28,49 triliun.
Selanjutnya, terdapat blokir direktif Presiden sebesar Rp15,16 miliar dan pergeseran anggaran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp2,89 triliun.
Selain itu, terdapat penyesuaian berupa pergeseran anggaran, penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp15,5 triliun.
“Dengan berbagai penyesuaian tersebut, pagu efektif Kemenhub Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp30,74 triliun,” ujar Menhub.
Sementara itu, untuk Tahun Anggaran 2027, pagu awal Kemenhub ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun.
Dalam perkembangannya, terdapat penyesuaian sumber pendanaan sebesar Rp1,46 triliun.
Selanjutnya, Kemenhub memeroleh tambahan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp4,58 triliun untuk pembayaran backlog infrastructure maintenance and operation (IMO) perkeretaapian, penanganan perlintasan sebidang, serta layanan keperintisan.
“Dengan penyesuaian tersebut, kami berupaya memastikan anggaran Tahun 2027 semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan langsung kepada masyarakat, meningkatkan keselamatan, serta memperkuat konektivitas transportasi,” urainya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii. (omy)
