Menu ✖

Mode Gelap
Menjajal Simulator LRT Jabodebek di OCC Jatimulya, Begini Pelatihan Petugas Train Attendant GAPEKA 2026 Berlaku 1 Desember, Ini 79 Jadwal Keberangkatan KA dari Jakarta Mitigasi Gangguan Sistem Logistik, IPC TPK dan KPU Bea Cukai Tanjung Priok Sepakati BCP E-Seal KAI Services Pasang Kanopi Parkir di Lima Stasiun Jelang Nataru 2026/2027 GAPEKA 2026 Perluas Akses Wisata, KAI Tambah Stasiun Pemberhentian di 84 Perjalanan Lindungi Ekosistem Karbon Biru, KKP Luncurkan Permen Pengelolaan Instrumen NEK di COP31

EKOBIS

Perubahan Pagu Anggaran Kemenhub 2026 dan 2027 Disetujui DPR

badge-check


 Menhub Dudy di Gedung DPR Perbesar

Menhub Dudy di Gedung DPR

Wartatrans.com, JAKARTA – Perubahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2026 dan 2027 yang disampaikan Menhub Dudy Purwagandhi mendapat persetujuan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan agenda Pembahasan Evaluasi dan Penyesuaian Anggaran 2026 serta Pembahasan dan Penetapan Pagu Anggaran 2027, Menhub memaparkan kronologis perubahan anggaran tersebut.

Untuk Tahun Anggaran 2026, pagu awal Kemenhub ditetapkan sebesar Rp28,49 triliun.

Selanjutnya, terdapat blokir direktif Presiden sebesar Rp15,16 miliar dan pergeseran anggaran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp2,89 triliun.

Selain itu, terdapat penyesuaian berupa pergeseran anggaran, penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp15,5 triliun.

“Dengan berbagai penyesuaian tersebut, pagu efektif Kemenhub Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp30,74 triliun,” ujar Menhub.

Sementara itu, untuk Tahun Anggaran 2027, pagu awal Kemenhub ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun.

Dalam perkembangannya, terdapat penyesuaian sumber pendanaan sebesar Rp1,46 triliun.

Selanjutnya, Kemenhub memeroleh tambahan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp4,58 triliun untuk pembayaran backlog infrastructure maintenance and operation (IMO) perkeretaapian, penanganan perlintasan sebidang, serta layanan keperintisan.

“Dengan penyesuaian tersebut, kami berupaya memastikan anggaran Tahun 2027 semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan langsung kepada masyarakat, meningkatkan keselamatan, serta memperkuat konektivitas transportasi,” urainya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii. (omy)

 

Baca Lainnya

Mitigasi Gangguan Sistem Logistik, IPC TPK dan KPU Bea Cukai Tanjung Priok Sepakati BCP E-Seal

19 November 2026 - 11:14 WIB

Lindungi Ekosistem Karbon Biru, KKP Luncurkan Permen Pengelolaan Instrumen NEK di COP31

19 November 2026 - 10:13 WIB

Pelindo Hadirkan Akses Air Bersih bagi Nelayan Buloa

19 November 2026 - 05:37 WIB

Dukung Elektronifikasi Transportasi Bank Indonesia, Porsi Transaksi Nontunai DAMRI Mencapai 78,9 Persen Pada Oktober 2026

18 November 2026 - 17:37 WIB

IDSurvey Gandeng ARPI Perkuat Rantai Dingin demi Menjaga Kualitas Produk

18 November 2026 - 17:28 WIB

Jasa Raharja dan PMI Perkuat Kolaborasi Pelayanan Kemanusiaan

18 November 2026 - 16:05 WIB

ABUPI Gelar Forum Koordinasi Asosiasi Maritim Jakarta-Jawa Barat, Perkuat Sinergi dan Kepedulian Sosial

18 November 2026 - 12:54 WIB

Dorong Semangat Generasi Muda, IPCC Hadirkan Pelindo Mengajar 2026 di SMAN 4 Pontianak

18 November 2026 - 12:15 WIB

Honor of Kings Gelar Turnamen Dunia di Jakarta, Kreator Lokal Berpeluang Tembus Pasar Internasional

18 November 2026 - 09:58 WIB

KKP Teken Pernyataan Bersama Pengembangan Karbon Biru di COP31

18 November 2026 - 09:24 WIB

Trending di EKOBIS