Wartatrans.com, TAKENGON — Bencana hidrometeorologi dan tanah longsor yang melanda kawasan Dataran Tinggi Gayo meninggalkan luka mendalam bagi ribuan petani kopi di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Ribuan hektar perkebunan rusak, akses jalan terputus, dan produktivitas kopi menurun drastis. Di tengah kondisi tersebut, para petani berharap pemerintah tidak sekadar hadir lewat janji dan laporan administrasi semata.
Kopi Arabika Gayo selama ini dikenal sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia yang telah menembus pasar internasional. Selain menjadi kebanggaan daerah, kopi Gayo juga menyumbang devisa negara dalam jumlah besar setiap tahunnya. Namun, ancaman terhadap keberlanjutan produksi kini semakin nyata akibat kerusakan lahan dan minimnya dukungan pemulihan di lapangan.
Pendiri Kopi Gayo sekaligus pengembang sistem tanam pagar, Adi Armiyadi, meminta pemerintah pusat memastikan bantuan benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan. Menurutnya, bantuan bibit unggul yang selama ini dijanjikan harus disertai transparansi dan pengawasan ketat.
“Kami minta kejelasan mutlak. Di mana bibit itu disimpan, siapa petani penerimanya, dan di lahan mana bibit itu ditanam. Jangan sampai bantuan hanya ramai di media atau tertulis rapi di laporan, tetapi wujudnya tidak pernah tampak di kebun petani,” kata Adi kepada Wartatrans, Jumat (16/5/2026).
Adi menilai keberadaan bibit bersertifikat menjadi kebutuhan mendesak dalam proses pemulihan perkebunan kopi pascabencana. Tanpa dukungan bibit yang memadai, produktivitas kopi Gayo dikhawatirkan terus merosot dan berdampak pada kualitas kopi yang selama ini telah diakui dunia.
Selain persoalan bibit, kelangkaan pupuk juga menjadi masalah serius yang dihadapi petani saat ini. Adi mengungkapkan, pupuk sulit diperoleh dan akses distribusinya dinilai belum merata.
“Tanah bekas longsor kehilangan unsur hara dan membutuhkan pemulihan serius. Kalau pupuk sulit didapat, sementara bibit sudah ditanam, petani akan kesulitan menghidupkan kembali kebunnya,” ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut membuat banyak petani harus berjuang sendiri di tengah keterbatasan. Menurutnya, distribusi pupuk tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu, sebab seluruh petani terdampak membutuhkan akses yang sama untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
Tak hanya itu, Adi juga menyoroti kerusakan infrastruktur yang hingga kini belum tertangani secara maksimal. Jalan menuju perkebunan rusak parah, sejumlah jembatan putus, dan akses distribusi hasil pertanian terhambat akibat longsor.
“Jalan dan jembatan adalah urat nadi ekonomi masyarakat. Apa gunanya bibit dan pupuk kalau tidak bisa masuk ke kebun? Dan apa gunanya hasil panen kalau sulit dibawa keluar?” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat segera menetapkan perbaikan infrastruktur sebagai prioritas utama, bersamaan dengan penyaluran bantuan pertanian. Sebab tanpa akses transportasi yang memadai, biaya angkut hasil panen akan terus meningkat dan semakin membebani petani kopi di kawasan Gayo.
Di tengah berbagai persoalan itu, masyarakat Gayo tetap berupaya mempertahankan semangat “Dari Gayo untuk Indonesia”. Harapan mereka sederhana: pemerintah hadir secara nyata, mendengar suara petani, dan memastikan setiap bantuan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan.*** (Basaruddin/BSG)
