Menu ✖

Mode Gelap
Menjajal Simulator LRT Jabodebek di OCC Jatimulya, Begini Pelatihan Petugas Train Attendant GAPEKA 2026 Berlaku 1 Desember, Ini 79 Jadwal Keberangkatan KA dari Jakarta Mitigasi Gangguan Sistem Logistik, IPC TPK dan KPU Bea Cukai Tanjung Priok Sepakati BCP E-Seal KAI Services Pasang Kanopi Parkir di Lima Stasiun Jelang Nataru 2026/2027 GAPEKA 2026 Perluas Akses Wisata, KAI Tambah Stasiun Pemberhentian di 84 Perjalanan Lindungi Ekosistem Karbon Biru, KKP Luncurkan Permen Pengelolaan Instrumen NEK di COP31

EKOBIS

Prabowo Perkuat Arah Baru Ekonomi, Disiplin Fiskal dan Ketahanan Energi Jadi Prioritas Pasca Pergantian Menkeu

badge-check


 Prabowo Perkuat Arah Baru Ekonomi, Disiplin Fiskal dan Ketahanan Energi Jadi Prioritas Pasca Pergantian Menkeu Perbesar

Wartatrans.com, JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai fase penting dalam penguatan arah kebijakan ekonomi nasional. Disiplin fiskal, kepercayaan investor, ketahanan energi dan kemandirian pangan kini menjadi sejumlah agenda strategis yang harus berjalan beriringan.

Presiden Prabowo mempercayakan posisi Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut berlangsung ketika pemerintah tengah menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara pembiayaan program-program prioritas dan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Suahasil membawa mandat untuk menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan APBN tetap menjadi instrumen pembangunan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.

Salah satu perhatian utama adalah menjaga defisit APBN tetap dalam batas yang aman. Pemerintah juga perlu mempertahankan kepercayaan investor di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Namun, agenda ekonomi Prabowo tidak berhenti pada persoalan fiskal.

Pemerintah juga terus mendorong transformasi struktural dengan memperkuat kemampuan ekonomi domestik. Ketahanan energi menjadi salah satu fondasinya.

Melalui implementasi program biodiesel B50, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik.

Pemerintah menyebut sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun.

Angka itu menunjukkan bahwa kebijakan energi tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar. Di dalamnya terdapat kepentingan yang lebih besar, yakni menjaga cadangan devisa, memperkuat industri domestik dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Arah serupa terlihat pada sektor pangan.

Presiden Prabowo terus menempatkan swasembada pangan sebagai bagian dari agenda kedaulatan nasional. Indonesia tidak ingin ketahanan pangan bergantung sepenuhnya pada kondisi pasar internasional.

Dalam forum BRICS di New Delhi, India, Prabowo bahkan menyampaikan perkembangan Indonesia dari negara pengimpor sejumlah komoditas pangan menjadi negara yang mulai mampu mengekspor beras dan jagung.

Pesan tersebut memperlihatkan satu garis kebijakan: Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kekuatan produksinya sendiri.

Di tengah agenda tersebut, disiplin fiskal menjadi faktor penentu.

Program pembangunan membutuhkan anggaran besar. Namun, ruang fiskal tidak tidak tak terbatas. Pemerintah harus mampu membiayai berbagai program prioritas sekaligus menjaga APBN tetap sehat, inflasi terkendali, stabilitas rupiah terjaga dan kepercayaan pasar tidak terganggu.

Karena itu, pergantian Menteri Keuangan tidak sekadar perubahan personel di dalam kabinet. Pergantian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dengan agenda transformasi ekonomi pemerintah.

Jika kebijakan energi, pangan, investasi dan fiskal dapat berjalan dalam satu arah, pemerintah memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tekanan ekonomi global.

Tantangannya kini adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar soal angka. Kekuatan ekonomi juga ditentukan oleh kemampuan negara menyediakan pangan, energi dan lapangan kerja dengan semakin mengandalkan kapasitas nasional.

Pada titik itulah arah baru ekonomi Prabowo sedang diuji: membangun pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga mandiri, tahan guncangan dan ditopang APBN yang kredibel.*** (Jasa)

Baca Lainnya

Mitigasi Gangguan Sistem Logistik, IPC TPK dan KPU Bea Cukai Tanjung Priok Sepakati BCP E-Seal

19 November 2026 - 11:14 WIB

Dukung Elektronifikasi Transportasi Bank Indonesia, Porsi Transaksi Nontunai DAMRI Mencapai 78,9 Persen Pada Oktober 2026

18 November 2026 - 17:37 WIB

IDSurvey Gandeng ARPI Perkuat Rantai Dingin demi Menjaga Kualitas Produk

18 November 2026 - 17:28 WIB

Jasa Raharja dan PMI Perkuat Kolaborasi Pelayanan Kemanusiaan

18 November 2026 - 16:05 WIB

Dorong Semangat Generasi Muda, IPCC Hadirkan Pelindo Mengajar 2026 di SMAN 4 Pontianak

18 November 2026 - 12:15 WIB

Honor of Kings Gelar Turnamen Dunia di Jakarta, Kreator Lokal Berpeluang Tembus Pasar Internasional

18 November 2026 - 09:58 WIB

KKP Teken Pernyataan Bersama Pengembangan Karbon Biru di COP31

18 November 2026 - 09:24 WIB

Ingin Melihat Industri Karoseri? Pameran Karoseri Indonesia 2027 Bisa Dikunjungi Gratis

18 November 2026 - 09:19 WIB

DAMRI Buka Rute Baru Antar Kota Metro – Grogol PP, Hadirkan Tarif Promo Mulai Rp260 Ribu

18 November 2026 - 08:44 WIB

Sinergi Pemulihan Ekonomi Daerah, Pemkab Fakfak Apresiasi Kepedulian Legislator Papua Barat untuk Petani Pala Karas

18 November 2026 - 04:39 WIB

Trending di EKOBIS